Aliansi Tabagsel Tantang Gus Irawan Terkait Dugaan Dana CSR BI: Berani Klarifikasi atau Tidak?

TAPSEL - Isu dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyeret nama Gus Irawan Pasaribu kian menghangat.

Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, menuntut transparansi dari sang Bupati.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, M. Hadi Susandra Lubis, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dinilai tidak serius menanggapi tuntutan masyarakat.

"Kami minta Bupati yang menjawab, karena yang diduga terlibat adalah beliau. Kalau memang tidak bersalah, buktikan di depan publik. Diam bukan solusi," tegas Hadi.

Aliansi Tabagsel Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penyelidikan, menyusul pernyataan dari Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, yang menyebut bahwa sebagian besar anggota DPR RI Komisi XI diduga menerima aliran dana sosial tersebut.

Gus Irawan Pasaribu, yang kini menjabat sebagai Bupati Tapanuli Selatan, sebelumnya adalah anggota Komisi XI DPR RI — komisi yang disebut-sebut terkait dengan skema penyaluran dana CSR melalui yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan anggota DPR.

"Keterlibatan nama Pak Bupati harus dijawab dengan fakta. Bukan hanya demi citra, tapi juga demi kepercayaan publik," ujar Bangun Siregar, tokoh masyarakat Tapanuli Selatan.

Bangun menyebut bahwa masyarakat sudah lelah dengan berbagai isu korupsi yang kerap mencoreng nama daerah. Ia menegaskan bahwa transparansi adalah langkah awal untuk memulihkan martabat Tabagsel.

KPK sendiri sudah menetapkan dua anggota DPR RI, Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra) sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam pemeriksaannya, Satori menyebut hampir seluruh anggota Komisi XI menerima aliran dana CSR — membuat publik kian menyorot nama-nama lainnya, termasuk Gus Irawan.

Sejauh ini, Gus Irawan belum memberikan pernyataan resmi. Pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan hanya merespons melalui pejabat pendamping, yang justru memicu amarah massa aksi.

Aliansi Tabagsel Bersatu menutup aksinya dengan ultimatum: jika dalam waktu dekat Gus Irawan tidak menyampaikan klarifikasi terbuka, maka mereka akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar dan menggandeng jaringan nasional.*