Gus Irawan Mangkir dari Aksi Warga Tapsel, Aliansi Tabagsel Bersatu Desak KPK Tuntaskan Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

TAPSEL - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Selasa (26/8/2025), dengan mengusung tema:

"Mendukung KPK Menangkap Gus Irawan Pasaribu Terkait Korupsi Dana CSR BI OJK."

Namun aksi ini diwarnai kekecewaan mendalam karena Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, tidak hadir. Pihak Pemkab menyatakan Gus Irawan sedang sakit, namun alasan tersebut ditolak mentah-mentah oleh massa yang menilai ini sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab publik.

Ketua Aliansi, M. Hadi Susandra Lubis, menyebut bahwa publik berhak mendengar langsung penjelasan Bupati, bukan melalui pejabat pendamping.

"Kami kecewa berat. Ini sudah isu nasional, bukan persoalan kecil. Tapi Bupati justru absen dengan alasan sakit yang kami nilai dibuat-buat," ujar Hadi saat orasi.

Ia menambahkan, sikap Bupati yang tidak muncul dinilai sebagai tindakan pengecut di tengah sorotan masyarakat terhadap dugaan korupsi dana CSR.

"Kami minta yang bertanggung jawab hadir. Bukan asisten, bukan utusan. Ini bukan forum biasa. Ini tentang akuntabilitas seorang pemimpin," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan aliran dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK ke sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR RI, yang disinyalir menyimpang dari peruntukannya.

Dalam temuan itu, disebutkan bahwa aliran dana bisa mencapai Rp25 miliar per anggota DPR dalam satu periode. Dana ini diduga digunakan untuk kepentingan di luar kegiatan sosial, termasuk untuk agenda politik dan pribadi.

Nama Gus Irawan Pasaribu ikut disebut, karena saat itu ia menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI.

Aliansi Tabagsel Bersatu menyerukan agar KPK tidak tebang pilih dalam penindakan hukum.

"Kami sampaikan sikap tegas kepada KPK: jangan pandang bulu. Jika benar Bupati terlibat, harus diperiksa dan diadili. Tidak ada yang kebal hukum, meski ia pejabat atau kader partai besar," ujar Hadi.