Hati-hati dengan BNI Rantauprapat, Rp 28 Miliar Uang Jemaat Gereja Hilang
RANTAUPRAPAT Hatihati menyimpang uang di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Rantauprapat. Bayangkan saja, Rp 28 miliar dana Credit Unio
EKONOMI
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru, KPK memeriksa mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.
Meski hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan, KPK telah resmi menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Sejauh ini, tiga orang telah dicegah ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) sendiri. Pencegahan berlaku selama 6 bulan ke depan guna memastikan kelancaran proses penyidikan.
Yaqut sendiri sudah diperiksa oleh KPK pada Kamis, 7 Agustus 2025 selama kurang lebih empat jam.
Dugaan Penyelewengan Kuota Haji Tambahan
Kasus ini bermula dari pembagian tambahan kuota haji tahun 2024 sebanyak 20 ribu, yang diperoleh langsung oleh Presiden Joko Widodo dari pemerintah Arab Saudi. Namun, berdasarkan hasil penyidikan KPK, separuh dari kuota tersebut dialihkan ke jalur haji khusus, yang disebut tidak sesuai ketentuan.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur dalam konferensi pers (9/8) menyebutkan bahwa ada kejanggalan dalam proses pembagian kuota tersebut, termasuk keterlibatan ratusan agen travel.
"Travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan lebih dari 100 travel yang terlibat. Ini yang sedang kami dalami," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK.
KPK menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan intensif, termasuk dengan menelusuri aliran dana, komunikasi antar pihak, serta potensi pelanggaran prosedur di internal Kementerian Agama.
Lembaga antirasuah juga menyebutkan informasi yang diperoleh dari Panitia Khusus (Pansus) DPR sangat membantu dalam mengungkap kasus ini.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru, KPK memeriksa mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.
Meski hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan, KPK telah resmi menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Sejauh ini, tiga orang telah dicegah ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) sendiri. Pencegahan berlaku selama 6 bulan ke depan guna memastikan kelancaran proses penyidikan.
Yaqut sendiri sudah diperiksa oleh KPK pada Kamis, 7 Agustus 2025 selama kurang lebih empat jam.
Dugaan Penyelewengan Kuota Haji Tambahan
Kasus ini bermula dari pembagian tambahan kuota haji tahun 2024 sebanyak 20 ribu, yang diperoleh langsung oleh Presiden Joko Widodo dari pemerintah Arab Saudi. Namun, berdasarkan hasil penyidikan KPK, separuh dari kuota tersebut dialihkan ke jalur haji khusus, yang disebut tidak sesuai ketentuan.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur dalam konferensi pers (9/8) menyebutkan bahwa ada kejanggalan dalam proses pembagian kuota tersebut, termasuk keterlibatan ratusan agen travel.
"Travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahkan lebih dari 100 travel yang terlibat. Ini yang sedang kami dalami," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK.
KPK menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan intensif, termasuk dengan menelusuri aliran dana, komunikasi antar pihak, serta potensi pelanggaran prosedur di internal Kementerian Agama.
Lembaga antirasuah juga menyebutkan informasi yang diperoleh dari Panitia Khusus (Pansus) DPR sangat membantu dalam mengungkap kasus ini.
RANTAUPRAPAT Hatihati menyimpang uang di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Rantauprapat. Bayangkan saja, Rp 28 miliar dana Credit Unio
EKONOMI
JAKARTA Sebanyak 24.022 jemaah umrah Indonesia telah kembali ke Tanah Air setelah melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi. Kepulangan je
INTERNASIONAL
JAKARTA Kombes Ardiyanto Tedjo Baskoro, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT),
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Diskotek Blue Night di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dirazia oleh petugas Bad
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Kerusakan tutupan hutan di kawasan Ekosistem Batangtoru dinilai berdampak langsung terhadap perubahan kondisi aliran Su
NASIONAL
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa menyatakan keprihatinan atas serangan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Sabtu (15/3), kembali menyebabkan banj
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang tetap melaksanakan tugasnya di tenga
PEMERINTAHAN
TEHERAN Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan keras yang menargetkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan anc
INTERNASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan darurat kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL