JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicara terkait aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/8), yang menyoroti tingginya tunjangan anggota DPR.
Menanggapi aksi tersebut, Cak Imin mengatakan bahwa DPR memang memiliki kewenangan dalam menyusun dan mengatur anggaran (budgeting). Namun, ia mengingatkan agar para anggota DPR tetap bijak dalam menetapkan kebijakan agar tidak memicu kecemburuan di tengah masyarakat.
"Ya DPR kan memiliki kewenangan budgeting, membuat anggarannya. Ya tentu sudah harus pintar-pintar menyerap [aspirasi] agar tidak membuat kecemburuan," ujar Cak Imin kepada awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (26/8).
Aksi Unjuk Rasa & Harapan Cak Imin
Cak Imin menyebut bahwa demonstrasi yang terjadi menjadi peringatan sekaligus pelajaran bagi seluruh pihak, terutama bagi para anggota legislatif. Ia berharap ke depannya, para anggota DPR dapat bekerja secara lebih produktif dan menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal.
"Khususnya para anggota dewan untuk benar-benar meningkatkan kinerja secara produktif, sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik," tambahnya.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI dilakukan oleh massa yang menyoroti tingginya tunjangan DPR. Mereka menilai kenaikan tunjangan tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.*
351 Orang Diamankan Polisi
Dalam aksi tersebut, Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 351 orang, yang terdiri dari 155 orang dewasa dan 196 anak di bawah usia 18 tahun.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary menyampaikan bahwa langkah pengamanan dilakukan demi menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar area Gedung DPR/MPR.
GIANYAR Polres Gianyar menggelar Upacara Laporan Kenaikan Pangkat Perwira Pengabdian sekaligus Pelepasan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP
NASIONAL
BINJAI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan layanan Internet Gratis Ruang Publik seca
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri secara langsung Pesta Parerean/Tugu Tambak Pomparan Op Bima Sinaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil yang diajukan 13 mahasiswa hukum terhadap Pasal 256 UndangUndang Nomor 1
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, wafat pada Senin, 2 Maret 2026. Kabar duka tersebut disampaikan Menteri Se
NASIONAL
