Kementerian Haji dan Umrah Resmi Dibentuk, PCO: Tunggu Perpres dari Presiden Prabowo

JAKARTA - Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah oleh DPR RI. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pembentukan kementerian ini akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Ini ada Undang-undang, perintahnya membuat kementerian. Maka Presiden akan menerbitkan Perpres untuk menjalankan UU tersebut," jelas Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).

Hasan menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan kementerian yang pembentukannya langsung diperintahkan oleh UUD 1945. Sebaliknya, kementerian ini dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, dan sepenuhnya berada di bawah kebijakan Presiden.

Penunjukan Menteri Haji dan Umrah Tunggu Keputusan Presiden

Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah, Hasan menegaskan bahwa penunjukan pejabat sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Apakah kepala yang sekarang (di Kemenag) otomatis jadi menteri? Itu biar Presiden yang menentukan," ujar Hasan.

Ia juga menekankan bahwa pembentukan kementerian baru tentu membutuhkan persiapan anggaran tersendiri. "Sama seperti saat pembentukan PCO, semuanya harus disiapkan, termasuk anggarannya," tambahnya.

Disetujui DPR, Mitra Baru Komisi VIII

Sebelumnya, DPR RI telah resmi menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 menjadi undang-undang. RUU ini mengatur pembentukan kementerian baru yang akan secara khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa kementerian ini akan menjadi koordinator utama dalam penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus mengelola seluruh infrastruktur dan SDM terkait.

"Ini adalah bagian dari peningkatan pelayanan terhadap jamaah, serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru dari Arab Saudi," ujarnya.

Seluruh fraksi di DPR RI menyatakan dukungannya, sehingga kementerian ini dipastikan akan menjadi mitra resmi Komisi VIII DPR RI.*