Belum Menyerah, Pelapor Gibran Kembali Datangi Bareskrim Rabu 7 Oktober 2026
JAKARTA Pelaporan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah oleh DPR RI. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pembentukan kementerian ini akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
"Ini ada Undang-undang, perintahnya membuat kementerian. Maka Presiden akan menerbitkan Perpres untuk menjalankan UU tersebut," jelas Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
Hasan menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan kementerian yang pembentukannya langsung diperintahkan oleh UUD 1945. Sebaliknya, kementerian ini dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, dan sepenuhnya berada di bawah kebijakan Presiden.
Penunjukan Menteri Haji dan Umrah Tunggu Keputusan Presiden
Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah, Hasan menegaskan bahwa penunjukan pejabat sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
"Apakah kepala yang sekarang (di Kemenag) otomatis jadi menteri? Itu biar Presiden yang menentukan," ujar Hasan.
Ia juga menekankan bahwa pembentukan kementerian baru tentu membutuhkan persiapan anggaran tersendiri. "Sama seperti saat pembentukan PCO, semuanya harus disiapkan, termasuk anggarannya," tambahnya.
Disetujui DPR, Mitra Baru Komisi VIII
Sebelumnya, DPR RI telah resmi menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 menjadi undang-undang. RUU ini mengatur pembentukan kementerian baru yang akan secara khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menjelaskan bahwa kementerian ini akan menjadi koordinator utama dalam penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus mengelola seluruh infrastruktur dan SDM terkait.
"Ini adalah bagian dari peningkatan pelayanan terhadap jamaah, serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru dari Arab Saudi," ujarnya.
Seluruh fraksi di DPR RI menyatakan dukungannya, sehingga kementerian ini dipastikan akan menjadi mitra resmi Komisi VIII DPR RI.*
JAKARTA Pelaporan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Polri terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencal
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Binsar Nasution, diduga menjadi korban penikaman setelah mengikuti ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Suasana setelah kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Si
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konsti
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMBAWA BARAT Pulau Kenawa di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar pada Ahad, 4 Oktob
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima putusan bebas terhadap delapan mantan petinggi bank pembangunan daerah yang terseret kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres mengalami perubahan dalam jumlah anggota dan skema hak keuangan dari pemerintahan Pr
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta jalan sehat dalam rangkaian kegiatan edukatif bertajuk Spark Go To
KESEHATAN
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto
SOSOK
JAKARTA Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak khawatir menghadapi gugat
POLITIK