Paripurna DPR Putuskan MKMK Tak Berwenang Proses Laporan Adies Kadir
JAKARTA Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak
POLITIK
KENDARI - Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, mewakili Bupati Simalungun menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kegiatan ini berlangsung pada 26–28 Agustus 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Mengusung tema "Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita", Rakornas ini bertujuan memperkuat peran regulasi daerah dalam menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing investasi di berbagai wilayah Indonesia.
Wabup Benny hadir bersama Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, serta ribuan peserta lainnya dari seluruh Indonesia yang terdiri atas kepala daerah, pimpinan DPRD, biro hukum pemerintah daerah, hingga pelaku usaha.
Dalam sambutannya saat membuka acara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya produk hukum daerah sebagai fondasi utama dalam mendorong kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim investasi nasional. Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menghindari tumpang tindih peraturan.
Rakornas ini juga diisi dengan sejumlah agenda penting, seperti penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kemenkumham, diskusi panel lintas kementerian, hingga pemberian penghargaan kepada daerah yang dinilai memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam pembentukan produk hukum.
Di sela kegiatan, Wabup Simalungun menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemkab Simalungun dalam forum strategis ini menjadi langkah konkret untuk terus memperbaiki kualitas regulasi di daerah.
"Produk hukum daerah memiliki peran vital dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan. Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperoleh masukan dan best practices dari daerah lain," ujar Wabup Benny.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti dampak positif Rakornas terhadap perekonomian lokal Kendari yang mengalami peningkatan signifikan pada sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan pariwisata akibat kehadiran ribuan peserta dari seluruh penjuru tanah air.
Tak hanya itu, Rakornas juga dirangkaikan dengan kegiatan UMKM & Ekonomi Kreatif Expo yang menampilkan produk unggulan serta pertunjukan budaya khas Sulawesi Tenggara.
Melalui keikutsertaan ini, Pemkab Simalungun menegaskan komitmennya dalam memperkuat kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berbasis hukum.*
JAKARTA Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak
POLITIK
WASHINGTON, D.C. Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya di hadapan pengusaha Amerika Serikat da
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meresmikan Kantor Camat dan Puskesmas Pagar Merbau yang baru pada Rabu (18/2/2026), denga
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN, SUMATERA UTARA Kabupaten Tapanuli Selatan mencatatkan prestasi gemilang dalam pencegahan korupsi daerah. Berdasarkan r
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahmad Sahroni resmi menjabat kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menggantikan Rusdi Masse yang berpindah dari NasDem
POLITIK
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian penghematan anggaran negara sebesar USD 18 miliar atau sekitar Rp303,1 triliu
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengembalikan UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi la
POLITIK
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) mengalami kenaikan tipis pada perdagangan Kamis (19/2/2026). Berdasarkan laman resm
EKONOMI
BATUBARA Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar kegiatan gotong royong kebersih
NASIONAL
MEDAN Meski diguyur rintik hujan, jajaran Pemko Medan, TNI, dan Polri tetap semangat mengikuti apel gabungan pemantauan ketenteraman mas
PEMERINTAHAN