Kode Keras Prabowo Bakal Depak Menteri Bermasalah: Reshuffle Jelang 2 Tahun Itu Logis
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menilai perombakan kabinet atau reshuffle menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan hal yang lo
POLITIK
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena adanya kelompok masyarakat yang dinilai enggan bekerja sama dalam pembangunan, namun aktif melontarkan kritik.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Ada kelompok-kelompok di masyarakat yang tidak mau kerja sama. Kita hormati, itu hak mereka," ujar Prabowo.Baca Juga:
Prabowo menggambarkan fenomena tersebut melalui analogi pembangunan jembatan di desa. Ia menyebut ada pihak yang tidak ikut bergotong royong, tetapi tetap mengkritik proses pembangunan.
"Boleh kritik, tapi saya tidak mengerti kalau orang tidak ikut bangun jembatan, tapi justru sibuk mengkritik," katanya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan pembangunan demi kepentingan rakyat, tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung.
"Rakyat butuh jembatan, kita bangun jembatan untuk rakyat," tegasnya.
Prabowo juga menilai fenomena tersebut bukan hal baru. Ia mengaitkannya dengan sejarah bangsa Indonesia, di mana terdapat pihak dari dalam negeri yang justru mempermudah penjajahan oleh bangsa asing.
"Sejak dulu selalu ada dari bangsa kita sendiri yang membantu pihak asing. Jadi ini bukan fenomena baru," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan jajarannya agar tidak terkejut menghadapi dinamika tersebut. Ia menyebut sifat iri, dengki, hingga kebencian merupakan bagian dari sifat manusia yang harus disikapi secara bijak.
"Kita tidak boleh kaget. Itu bagian dari sifat manusia," ucapnya.*
(mt/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menilai perombakan kabinet atau reshuffle menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan hal yang lo
POLITIK
SIKKA Penyintas gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih kepada Presi
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Persetujuan tersebut menja
NASIONAL
PAPUA Sejumlah pelajar di Papua menggelar aksi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberi
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem belanja bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong mahasiswa politeknik dari berbagai daerah di Indonesia memanfaatkan kampus sebaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melimpahkan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan
NASIONAL
JAKARTA Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) mendapat sorotan dari pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noo
POLITIK
BIREUEN Sebanyak 17 siswa SMAN 1 Kuala Bireuen, Desa Lhok AweAwe, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Aceh, dilarikan ke rumah sakit sete
PERISTIWA
BANJARMASIN Basarnas memastikan bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa tidak mengalami kebocoran pada mesin maupun badan
PERISTIWA