JAKARTA – Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang akan mengikuti aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (28/8/2025) agar tidak melakukan siaran langsung atau live di TikTok. Polisi menilai fenomena ini dapat mengaburkan esensi perjuangan dalam aksi tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam, mengatakan bahwa siaran langsung di media sosial seperti TikTok kerap dimanfaatkan demi memperoleh gift atau hadiah virtual, bukan untuk menyuarakan tuntutan secara substansial.
"Ini metode baru. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, mengajak masyarakat melakukan aksi dengan live TikTok, yang tujuannya kadang bukan untuk menyampaikan aspirasi, tapi untuk mendapatkan gift," ujar Ade Ary kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
Polda Metro Jaya menyebut akan melakukan pemantauan media sosial selama aksi berlangsung. Mereka juga menggandeng pihak platform digital untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan.
"Tim kami akan terus mengedukasi dan memberikan imbauan jika ditemukan live yang berisi ajakan-ajakan provokatif atau mengajak pelajar ikut aksi. Jika ditemukan unsur pidana, tentu kami akan lakukan penegakan hukum," tegasnya.
Ade Ary turut mengingatkan agar media sosial tidak digunakan untuk memprovokasi atau menarik pelajar ke dalam aksi. Ia menyinggung insiden sebelumnya di mana 196 pelajar diamankan saat ikut aksi demo pada jam sekolah.
"Medsos harus digunakan secara bijak. Kejadian kemarin sudah cukup jadi pelajaran. Jangan sampai aksi yang seharusnya menyuarakan aspirasi justru dimanfaatkan untuk tujuan lain," kata Ade Ary.
Polisi juga mengimbau seluruh peserta aksi agar:
Menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib
Tidak membawa anak-anak atau pelajar
Tidak menyebarkan konten provokatif di media sosial
Tidak menyalahgunakan media sosial untuk monetisasi selama aksi berlangsung*
JAKARTA Segelas air kelapa dingin tak hanya menyegarkan di tengah cuaca panas, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan. adsense
Kesehatan
DENPASAR Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi air
Peristiwa
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
Pemerintahan
JAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
Pemerintahan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
Ekonomi
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan Kriminal
