Eks PPK BTP Sumut Akui Terima Rp7 Miliar, Ungkap Dugaan Pengaturan Tender Proyek Kereta Api
MEDAN Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhammad Chusnul, mengun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat internal guna merespons tuntutan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya, menyusul insiden tragis yang menimpa pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dalam aksi demonstrasi Kamis (28/8/2025) lalu.
Affan meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) yang dikendarai anggota Brimob Polri.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan respons resmi terkait tuntutan tersebut.
Namun, ia memastikan bahwa Komisi III akan membahas secara internal situasi yang berkembang, termasuk rencana rapat kerja dengan pihak Kepolisian.
"Nanti pada hari Senin kami akan bertemu dengan pimpinan Komisi III untuk membicarakan hal ini. Dalam waktu dekat juga ada agenda rapat kerja yang melibatkan Kepolisian. Kita akan tunggu dan bahas bersama," ujar Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (29/8/2025).
Hinca menjelaskan, Komisi III akan mendalami berbagai informasi terkait insiden yang menyebabkan korban jiwa tersebut.
Ia mengaku saat ini baru menerima data dari satu sisi, terutama video yang beredar di media sosial, sehingga belum bisa menarik kesimpulan secara utuh.
"Saya juga belum memiliki data lengkap selain video yang beredar, yang memang cukup memantik empati dan keprihatinan," jelasnya.
Lebih lanjut, Hinca menyesalkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam pengamanan aksi demonstrasi, termasuk penggunaan gas air mata dan kendaraan taktis.
Ia berharap aparat kepolisian dapat menjalankan prosedur operasional standar (SOP) dengan bijak sesuai situasi.
"Seharusnya teman-teman di kepolisian mampu membaca situasi dengan tepat, terutama dalam pengendalian massa menggunakan kendaraan taktis yang memang kuat, sehingga tidak menimbulkan dampak fatal," imbuhnya.
Sebelumnya, sebanyak 217 organisasi masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan sikap bersama sebagai respons atas insiden tersebut.
MEDAN Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhammad Chusnul, mengun
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya standarisasi operasional prosedur (SOP) dalam prosesi ijab kabul pe
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu menerima audiensi manajemen RSU Eshmun di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (29/4/2026).Dalam
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memusatkan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di GOR As
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan keluarga dan pembangunan masyarakat mel
PEMERINTAHAN
MEDAN Tahapan pemberangkatan jamaah calon haji asal Kabupaten Asahan memasuki fase akhir. Kloter 7 Tahun 1447 H/2026 M resmi dilepas dar
PEMERINTAHAN
BANDAR LAMPUNG Mantan Gubernur Lampung periode 20192024, Arinal Djunaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelak
NASIONAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam jumlah besar
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah membuka peluang untuk menjadi pihak pengusul draf revisi UndangUndang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) apabila pembahasan
POLITIK