BALI - Polda Bali resmi melakukan mutasi terhadap Ipda Haris, perwira pertama yang disebut-sebut memiliki sejumlah rekam jejak kontroversial. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Ipda Haris kini dimutasi ke satuan Pelayanan Markas (Yanma) Polda Bali.
Mutasi ini disebut-sebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Ipda Haris dalam berbagai aktivitas tidak terpuji, mulai dari membackup pengusaha BBM ilegal hingga menerima "atensi" dari penjual lawar penyu di Gianyar.
Rekam Jejak Bermasalah Ipda Haris
Baca Juga:
Nama Ipda Haris tidak asing dalam sejumlah laporan dan keluhan masyarakat, di antaranya:
Diduga membackup aktivitas pengusaha BBM ilegal bernama Andi di kawasan Serangan.
Baca Juga:
Menerima atensi dari penjual kuliner berbahan dasar satwa dilindungi, yakni lawar penyu di Gianyar.
Terlibat dalam pembuatan BAP ilegal dan dugaan praktik pemerasan terhadap pengusaha elpiji di Gianyar dan Nusa Dua.
Tokoh Masyarakat Desak Proses Hukum
Seorang tokoh masyarakat Bali yang enggan disebutkan namanya mengapresiasi langkah mutasi, namun meminta agar penegakan hukum tidak berhenti hanya di rotasi jabatan.
"Mutasi itu langkah awal, tapi masyarakat ingin kasus-kasus yang menyeret nama Ipda Haris diproses secara hukum agar ada kepastian dan rasa keadilan," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembiaran terhadap oknum bermasalah dapat mencoreng citra institusi, terlebih jika tidak diikuti dengan proses pemeriksaan atau sidang etik.
MEDAN Sidang Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang P
Politik
MEDAN Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan tampak sepi dari pengunjung dan menerapkan langkah pengamanan ekstra menyusul aksi demon
Nasional
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ricuh yang terjadi selama aksi
Pemerintahan
LANGKAT Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan bersama pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai di depan kant
Nasional
DELISERDANG Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengakui bahwa sosok pria dalam video viral yang tengah bere
Politik
JAKARTA Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menerima penyerahan operasional Jalan Pendukung Stadion Utama dari Balai Besar Pela
Pemerintahan
JAKARTA Mabes Polri angkat bicara terkait insiden penjarahan yang menimpa sejumlah rumah pejabat negara dan anggota DPR RI pada saat ber
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi meluncurkan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Pemerintahan