Kaesang: Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi, PSI Tegas Menolak

JAKARTA — Aksi demonstrasi yang awalnya berlangsung damai kini berkembang menjadi ricuh di sejumlah daerah.

Aksi yang semula bertujuan menyuarakan aspirasi publik, khususnya terkait tuntutan pembubaran DPR dan reformasi lembaga legislatif, berubah menjadi tindakan anarkis yang mengarah pada kekerasan dan penyerangan terhadap fasilitas umum, termasuk kantor kepolisian.

Peristiwa tersebut menyebabkan setidaknya lima orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Baca Juga:

• Transaksi Kripto Tembus Rp 276 Triliun per Juli 2025, Tetap Moncer di Tengah Gejolak Politik
• Puan Pimpin Rapat Tertutup, DPR Sepakati Moratorium Kunker dan Penghentian Tunjangan Rumah

Situasi ini memunculkan kekhawatiran adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba menunggangi aksi untuk memecah belah bangsa.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menegaskan bahwa PSI mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menolak segala bentuk provokasi yang berniat membenturkan Presiden dengan tokoh nasional lainnya, termasuk Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Baca Juga:

• Delpredo Marhaen Ditangkap Terkait Aksi Demo, Tulis Surat Perjuangan dari Tahanan Polda Metro Jaya
• Mahasiswa Demo Tuntut Transparansi Tunjangan DPRD DKI: "Jangan Hanya Sengsarakan Rakyat!"

"Kami mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program-program pro-rakyat dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas yang harus terus dilanjutkan," ujar Kaesang dalam pernyataannya, Senin (1/9/2025).

Ia juga mengingatkan bahwa narasi yang menggiring opini publik seolah terjadi ketegangan antara Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi adalah bentuk adu domba yang berbahaya.

"DPP PSI dengan tegas menyatakan bahwa itu bohong dan menyesatkan. Ini adalah adu domba yang dapat merusak persatuan antar-pemimpin dan sesama anak bangsa," tegasnya.

Presiden Prabowo Umumkan 12 Langkah Strategis

Menanggapi situasi nasional yang memanas, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan 12 poin sikap dan kebijakan yang bertujuan merespons aspirasi publik secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam konferensi pers yang digelar Minggu (31/8), Presiden didampingi sejumlah tokoh nasional, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Berikut 12 langkah strategis Presiden Prabowo:

1. Memantau Situasi Nasional

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus mengikuti perkembangan unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah, serta tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai.

2. Tindak Tegas Oknum yang Terlibat Pelanggaran

Prabowo meminta agar kasus tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta segera ditangani secara terbuka dan transparan oleh pihak kepolisian.

3. Anggota DPR yang Bermasalah Dinonaktifkan

Pimpinan partai diminta menindak anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan tidak pantas di tengah kondisi sosial yang sensitif.

4. Tunjangan DPR Dicabut

Presiden menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menyepakati pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

5. DPR Diingatkan agar Peka Terhadap Rakyat

Prabowo mengimbau agar seluruh anggota dewan memiliki kepekaan terhadap suara dan kebutuhan masyarakat.

6. Kebebasan Berpendapat Dihormati

Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap kebebasan berpendapat, selama disampaikan secara damai dan tidak melanggar hukum.

7. Aparat Diminta Lindungi Rakyat

Aparat keamanan diminta untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, serta tidak bertindak represif terhadap masyarakat.

8. Waspadai Potensi Makar dan Terorisme

Presiden mengungkap adanya indikasi penyusupan unsur makar dan terorisme dalam sejumlah aksi demonstrasi.

9. Pemerintah Buka Ruang Dialog

Pemerintah siap mendengarkan aspirasi rakyat selama disampaikan secara damai dan bertanggung jawab.

10. DPR Diimbau Terima Perwakilan Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat

Presiden mendorong DPR agar membuka ruang diskusi terbuka dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan elemen sipil lainnya.

11. Kritik Terhadap Pemerintah Diterima

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.

12. Presiden Ajak Masyarakat Percaya pada Pemerintah

Terakhir, Presiden mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan nasional dan mempercayai upaya pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Mari kita jaga persatuan nasional Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Sampaikan aspirasi secara damai, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum," pesan Presiden.

Aksi demonstrasi di sejumlah wilayah menjadi perhatian serius pemerintah.

Dengan langkah-langkah konkret dan ajakan untuk berdialog secara terbuka, Presiden Prabowo berharap stabilitas nasional tetap terjaga, serta aspirasi rakyat dapat tersampaikan secara konstruktif dan beradab.*

(tm/a008)

Transaksi Kripto Tembus Rp 276 Triliun per Juli 2025, Tetap Moncer di Tengah Gejolak Politik

Puan Pimpin Rapat Tertutup, DPR Sepakati Moratorium Kunker dan Penghentian Tunjangan Rumah

Delpredo Marhaen Ditangkap Terkait Aksi Demo, Tulis Surat Perjuangan dari Tahanan Polda Metro Jaya

Mahasiswa Demo Tuntut Transparansi Tunjangan DPRD DKI: "Jangan Hanya Sengsarakan Rakyat!"

Aksi Demonstrasi Cipayung Plus di DPRD Madina Berjalan Kondusif, Polres Apresiasi Sikap Humanis Mahasiswa

DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset Usai RKUHAP Rampung