
Sri Mulyani Tegaskan: Tidak Ada Pajak Baru atau Kenaikan Tarif Pajak di Tahun 2026
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah tidak akan memberlakukan kebijakan
EkonomiJAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyampaikan keprihatinan serius atas demonstrasi nasional di Indonesia yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa (2/9/2025), PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan cepat dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM.
"Kami menyerukan agar dilakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan," tulis OHCHR di laman resminya.
Baca Juga:
OHCHR menyatakan sedang memantau ketat perkembangan di Indonesia, termasuk laporan tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan saat mengamankan aksi massa yang menolak kebijakan tunjangan parlemen.
PBB Serukan Penegakan Hak Asasi dan Dialog Damai
Baca Juga:
OHCHR menegaskan bahwa pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam norma dan standar internasional.
"Seluruh aparat keamanan, termasuk militer yang ditugaskan untuk penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api," tegas OHCHR.
OHCHR juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam meliput demonstrasi secara bebas dan independen tanpa intimidasi atau represi.
Lebih dari 3.000 Orang Ditangkap, Ribuan Dipulangkan
Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung selama sepekan di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan lebih dari 3.000 orang ditangkap. Di Jakarta, 1.240 orang diamankan oleh aparat selama rangkaian aksi protes.
"Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya masih menjalani proses hukum," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah tidak akan memberlakukan kebijakan
EkonomiMEDAN (BITV) Bulan September selama ini dikenal sebagai periode yang penuh tantangan bagi para pelaku pasar, baik di bursa saham global
EkonomiJAKARTA Ramainya informasi mengenai aksi demonstrasi dan penjarahan di media sosial dalam sepekan terakhir mulai memicu dampak psikologis
KesehatanJAKARTA Desakan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menindak salah satu kadernya, Deddy Sitorus, semakin menguat
PolitikBATAM Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir (rob) di sejumlah w
NasionalJAKARTA Komedian senior Parto Patrio menjadi korban salah sasaran amarah netizen di tengah ramainya kritik yang ditujukan kepada rekanny
EntertainmentMEDAN (BITV) Google tengah menguji coba fitur terbaru di aplikasi Google Maps yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat
Sains & TeknologiJAKARTA Penyanyi internasional Agnez Mo ikut angkat bicara terkait kerusuhan dan gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah In
EntertainmentJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan kebijakan tegas melarang Kepala Daerah dan DPRD melakukan perja
NasionalJAKARTA Tekanan publik terhadap pemerintah terus meningkat pasca gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agus
Nasional