JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyampaikan keprihatinan serius atas demonstrasi nasional di Indonesia yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa (2/9/2025), PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan cepat dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM.
"Kami menyerukan agar dilakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan," tulis OHCHR di laman resminya.
Baca Juga:
OHCHR menyatakan sedang memantau ketat perkembangan di Indonesia, termasuk laporan tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan saat mengamankan aksi massa yang menolak kebijakan tunjangan parlemen.
PBB Serukan Penegakan Hak Asasi dan Dialog Damai
Baca Juga:
OHCHR menegaskan bahwa pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam norma dan standar internasional.
"Seluruh aparat keamanan, termasuk militer yang ditugaskan untuk penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api," tegas OHCHR.
OHCHR juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam meliput demonstrasi secara bebas dan independen tanpa intimidasi atau represi.
Lebih dari 3.000 Orang Ditangkap, Ribuan Dipulangkan
Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung selama sepekan di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan lebih dari 3.000 orang ditangkap. Di Jakarta, 1.240 orang diamankan oleh aparat selama rangkaian aksi protes.
"Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya masih menjalani proses hukum," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.
JAKARTA Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta agar gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang masih melekat pada dua anggota DPR RI yang
Politik
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan
Pemerintahan
MEDAN (BITV) Kabar gembira bagi pengguna dompet digital. Aplikasi penghasil uang Richie Game diklaim mampu memberikan saldo DANA gratis
Ekonomi
JAKARTA Google membantah laporan yang menyebut 2,5 miliar pengguna Gmail terkena dampak masalah keamanan siber berskala besar. Perusahaa
Sains & Teknologi
MEDAN PT Medan Binjai Toll (MBT) akan memberlakukan penyesuaian tarif untuk Jalan Tol Ruas MedanBinjai mulai Senin, 8 September 2025,
Nasional
TAPANULI SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan resmi menetapkan dan menahan AH, Kepala Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Ti
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjo
Peristiwa
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer buka suara terkait barang bukti yang ditemukan penyidik Komisi P
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengapresiasi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan yang telah menjaga
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Pertanian sekaligus Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Sudaryono, menyampaikan keprihatinan dan kecamannya terkai
Pertanian Agribisnis