Prabowo Promosikan MBG dan Sovereign Wealth Fund Danantara di Depan Pebisnis Amerika
WASHINGTON, D.C. Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya di hadapan pengusaha Amerika Serikat da
NASIONAL
JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyampaikan keprihatinan serius atas demonstrasi nasional di Indonesia yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa (2/9/2025), PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan cepat dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM.
"Kami menyerukan agar dilakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk terkait penggunaan kekuatan," tulis OHCHR di laman resminya.
OHCHR menyatakan sedang memantau ketat perkembangan di Indonesia, termasuk laporan tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan saat mengamankan aksi massa yang menolak kebijakan tunjangan parlemen.
PBB Serukan Penegakan Hak Asasi dan Dialog Damai
OHCHR menegaskan bahwa pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam norma dan standar internasional.
"Seluruh aparat keamanan, termasuk militer yang ditugaskan untuk penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api," tegas OHCHR.
OHCHR juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam meliput demonstrasi secara bebas dan independen tanpa intimidasi atau represi.
Lebih dari 3.000 Orang Ditangkap, Ribuan Dipulangkan
Sebelumnya, aksi demonstrasi yang berlangsung selama sepekan di berbagai daerah di Indonesia mengakibatkan lebih dari 3.000 orang ditangkap. Di Jakarta, 1.240 orang diamankan oleh aparat selama rangkaian aksi protes.
"Dari total yang diamankan, 1.113 orang telah dipulangkan, sedangkan sisanya masih menjalani proses hukum," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.
Meski sebagian besar massa aksi telah dibebaskan, sorotan publik dan internasional terhadap penanganan demonstrasi ini terus meningkat. Desakan untuk transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap HAM kini menjadi perhatian utama.*
(oz/j006)
WASHINGTON, D.C. Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya di hadapan pengusaha Amerika Serikat da
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meresmikan Kantor Camat dan Puskesmas Pagar Merbau yang baru pada Rabu (18/2/2026), denga
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN, SUMATERA UTARA Kabupaten Tapanuli Selatan mencatatkan prestasi gemilang dalam pencegahan korupsi daerah. Berdasarkan r
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahmad Sahroni resmi menjabat kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menggantikan Rusdi Masse yang berpindah dari NasDem
POLITIK
WASHINGTON DC Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian penghematan anggaran negara sebesar USD 18 miliar atau sekitar Rp303,1 triliu
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengembalikan UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke versi la
POLITIK
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) mengalami kenaikan tipis pada perdagangan Kamis (19/2/2026). Berdasarkan laman resm
EKONOMI
BATUBARA Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar kegiatan gotong royong kebersih
NASIONAL
MEDAN Meski diguyur rintik hujan, jajaran Pemko Medan, TNI, dan Polri tetap semangat mengikuti apel gabungan pemantauan ketenteraman mas
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang awal bulan suci, ucapan Marhaban Ya Ramadhan kerap terdengar di berbagai kesempatan, mulai dari percakapan keluarga,
AGAMA