"Kalau Satu Kan Enak", Sahroni Usul Lembaga Pengelola Aset Rampasan Digabung
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengusulkan agar fungsi pengelolaan aset hasil perampasan yang kini tersebar di sejumlah
NASIONAL
MEDAN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan menolak 199 permohonan paspor selama periode Januari hingga Agustus 2025.
Penolakan dilakukan karena diduga kuat paspor tersebut akan digunakan oleh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural alias ilegal.
Kepala Kantor Imigrasi Medan, Uray Avian, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan kerja ilegal ke luar negeri.
"Sepanjang Januari sampai Agustus, kami menolak 199 permohonan paspor karena ada indikasi akan digunakan oleh calon PMI non-prosedural," jelas Uray dalam siaran pers, Selasa (2/9/2025).
Tak hanya itu, Imigrasi Medan juga telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 1.895 orang yang terindikasi akan bekerja secara ilegal ke luar negeri. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI agar tidak terjebak dalam jaringan perdagangan orang.
"Kami tidak hanya menerbitkan paspor, tapi juga memastikan dokumen itu tidak disalahgunakan. Setiap penolakan atau penundaan keberangkatan merupakan langkah konkret perlindungan terhadap masyarakat," tegas Uray.
Dalam rangka memperkuat pencegahan TPPO, Imigrasi Medan juga aktif menjalin kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat daerah maupun pusat. Uray menyebut, sinergi ini sangat penting agar penindakan terhadap praktik pengiriman tenaga kerja ilegal bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian utama. Warga diimbau untuk tidak tergiur tawaran kerja instan atau jalur pintas yang tidak resmi, karena hal tersebut berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja di luar negeri.
"Ikutilah jalur resmi yang ditetapkan pemerintah. Prosedur itu dibuat untuk melindungi. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan berangkat cepat tanpa dokumen lengkap," pungkasnya.
Langkah ini menjadi bukti bahwa Imigrasi Medan berdiri di garda terdepan dalam melindungi WNI dari bahaya TPPO dan praktik migrasi ilegal yang marak terjadi di wilayah Sumatera Utara.*
(ms/j006)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengusulkan agar fungsi pengelolaan aset hasil perampasan yang kini tersebar di sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Partai Gerindra bakal mengkaji kemungkinan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan mulai di
POLITIK
MAKASSAR Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah isu yang menyebut keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) bakal mem
EKONOMI
LANGKAT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Ilhamsyah Bangun mengundurkan diri dari jabatannya secara mendadak. Kep
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi Ditjen Bea Cukai yang berhasil menangkap kopilot Malaysia Airlines, Mohd Sa
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan
PEMERINTAHAN
Oleh M Rizal FadillahPERMAINAN politik menunjukkan semakin terbukanya persaingan. Survey Saiful Mujani Reasearch Consulting (SMRC) yang be
OPINI
MEDAN Polisi menangkap pengedar vape narkoba berinisial FA (24) yang kerap beraksi di Helen&039s Night Mart, Jalan Setia Budi, Kota Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kopilot Malaysia Airlines, Mohd Saufi bin Othman (39), menerima upah sebesar 50.000 Ringgit Malaysia (RM), setara sekitar Rp219,4
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Upaya Pemerintah Aceh mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU mulai menunjukkan hasil. PT Pertamina Patra Niaga meningkatka
EKONOMI