Kasus Korupsi Chromebook Kemendikbudristek, JPU Sebut Kejahatan Kerah Putih
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan menolak 199 permohonan paspor selama periode Januari hingga Agustus 2025.
Penolakan dilakukan karena diduga kuat paspor tersebut akan digunakan oleh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural alias ilegal.
Kepala Kantor Imigrasi Medan, Uray Avian, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan kerja ilegal ke luar negeri.
"Sepanjang Januari sampai Agustus, kami menolak 199 permohonan paspor karena ada indikasi akan digunakan oleh calon PMI non-prosedural," jelas Uray dalam siaran pers, Selasa (2/9/2025).
Tak hanya itu, Imigrasi Medan juga telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 1.895 orang yang terindikasi akan bekerja secara ilegal ke luar negeri. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap WNI agar tidak terjebak dalam jaringan perdagangan orang.
"Kami tidak hanya menerbitkan paspor, tapi juga memastikan dokumen itu tidak disalahgunakan. Setiap penolakan atau penundaan keberangkatan merupakan langkah konkret perlindungan terhadap masyarakat," tegas Uray.
Dalam rangka memperkuat pencegahan TPPO, Imigrasi Medan juga aktif menjalin kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat daerah maupun pusat. Uray menyebut, sinergi ini sangat penting agar penindakan terhadap praktik pengiriman tenaga kerja ilegal bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian utama. Warga diimbau untuk tidak tergiur tawaran kerja instan atau jalur pintas yang tidak resmi, karena hal tersebut berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja di luar negeri.
"Ikutilah jalur resmi yang ditetapkan pemerintah. Prosedur itu dibuat untuk melindungi. Jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan berangkat cepat tanpa dokumen lengkap," pungkasnya.
Langkah ini menjadi bukti bahwa Imigrasi Medan berdiri di garda terdepan dalam melindungi WNI dari bahaya TPPO dan praktik migrasi ilegal yang marak terjadi di wilayah Sumatera Utara.*
(ms/j006)
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA TIMUR Koperasi Kelurahan Merah Putih Cipinang Muara sukses menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Aula K
EKONOMI
OlehKhairul FahmiBELAKANGAN ini, ruang publik kita riuh dengan perdebatan mengenai partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP). Senti
OPINI
JAKARTA Indonesia dan Malaysia resmi menyepakati pembentukan satuan tugas (task force) percepatan penempatan pekerja migran Indonesia (PM
EKONOMI
