
Pakar Hukum Tegaskan, Klaim Nadiem Tidak Terima Uang Bukan Berarti Jaminan Bebas
JAKARTA Pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang mengaku tidak men
Hukum dan KriminalJAKARTA – Markas Besar TNI memberikan klarifikasi terkait imbauan pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) yang disampaikan kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas).
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa konteks PAM Swakarsa saat ini berbeda jauh dengan masa lalu.
Freddy memaklumi kekhawatiran masyarakat terkait istilah PAM Swakarsa yang dianggap bernuansa politis dan represif.
Baca Juga:
Namun, menurutnya, istilah tersebut kini lebih menekankan semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.
"Dulu, PAM Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah PAM Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing," ujar Brigjen Freddy, Rabu (3/9/2025).
Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa PAM Swakarsa bukan lagi organisasi paramiliter seperti yang dikenal pada tahun 1998, melainkan bentuk keterlibatan sukarela warga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
TNI juga mendorong agar setiap kegiatan pengamanan yang melibatkan masyarakat selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, sehingga berjalan tertib dan tidak melanggar hukum.
"Tujuannya harus jelas, yaitu menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungan masing-masing," tambah Freddy.
PAM Swakarsa dikenal sebagai kelompok sipil yang dipersenjatai dan dibentuk pada 1998 untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR/DPR.
Kala itu, kelompok ini diduga berperan dalam menyerang mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi di Gedung MPR/DPR.
Pembentukan PAM Swakarsa pada masa itu disebut-sebut atas perintah Jenderal (Purn) Wiranto yang saat itu menjabat Menhankam/Pangab.
Namun, kali ini TNI menegaskan bahwa pembentukan PAM Swakarsa bersifat berbeda dan tidak memiliki muatan politis atau represif seperti sebelumnya.
JAKARTA Pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang mengaku tidak men
Hukum dan KriminalBLITAR Sebanyak 4.000 peserta mengikuti Apel Kesiapsiagaan Pencegahan Gangguan Kamtibmas sekaligus Deklarasi Bumi Bung Karno Damai yang
NasionalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo spesial yang memberikan potongan har
EkonomiJAKARTA Meski banyak bahasa kuno telah punah, sejumlah bahasa berhasil bertahan ribuan tahun dan tetap digunakan hingga saat ini. Keberl
Seni dan BudayaJAKARTA Polda Metro Jaya angkat suara terkait tuntutan masyarakat yang meminta pembebasan seluruh demonstran yang ditahan pascarentetan
Hukum dan KriminalPADANGSIDIMPUAN Aksi penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan Abqari Lubis, balita penderita kanker asal Kelurahan Wek III, Pad
PeristiwaJAKARTA Dua pemain anyar Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, dipastikan bisa melakoni debut pada laga FIFA Matchday m
OlahragaTAPANULI SELATAN Ketua Pimpinan Cabang Masyarakat Nusantara Indonesia (PC MNI) Kabupaten Tapanuli Selatan, Ali Marhot Siregar, menyampai
NasionalTAPANULI SELATAN Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa (DPC FORMADES) Kabupaten Tapanuli Selatan, Lauddin Siregar, S.H., meny
NasionalBOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara terkait mencuatnya dugaan praktik korupsi dalam proses lelang proyek di Kan
Hukum dan Kriminal