
TNI Klarifikasi Soal PAM Swakarsa: Bukan Alat Represif, Tapi Partisipasi Masyarakat
JAKARTA Markas Besar TNI memberikan klarifikasi terkait imbauan pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) yang d
NasionalJAKARTA Markas Besar TNI memberikan klarifikasi terkait imbauan pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) yang d
NasionalJAKARTA Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, mengimbau pemerintah untuk lebih bijak dan partisipatif dalam menyusun kebijakan publ
NasionalOlehBudiarjo INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat
OpiniJAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Peru
Hukum dan KriminalMANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan krit
PemerintahanOlehAgung BaskoroKEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas bukan sekadar gestur seremonial.
OpiniJAMBI Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) serentak di Kota Jambi resmi dimulai hari ini, Sabtu (26/4/2025). Wali Kota Jambi, Maulana, secar
PemerintahanJAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap agar pembahasan revisi UndangUndang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di
NasionalMUARO JAMBI Dalam rangka menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan laporan evaluasi pilkada tahun 2024. Kegiatan FGD dilaksanakan
PemerintahanAgama