Ferdy Sambo Kuliah S2 di Lapas, Pakar Hukum: Warga Binaan Berhak atas Pendidikan
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
BINJAI — Bawaslu Kota Binjai menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama akademisi Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos, pada Rabu (4/2/2026).
Diskusi ini bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran warga negara dalam menjaga kualitas demokrasi.
Dalam paparan yang disampaikan, Dr. Agus menekankan bahwa pemilu merupakan sarana utama mewujudkan kedaulatan rakyat.Baca Juga:
Tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi, sekaligus cerminan kualitas sistem politik di suatu daerah. "Komunikasi politik yang baik dan sosialisasi agenda pemilu secara transparan menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat," ujar Dr. Agus.
Selain itu, ia menyoroti praktik politik uang yang masih kerap muncul, seperti pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi pemilih.
Menurutnya, praktik tersebut merupakan bentuk penyimpangan demokrasi yang merusak kualitas pemilu dan berdampak buruk bagi masa depan bangsa.
Bawaslu Kota Binjai berharap diskusi ini dapat memperkuat kolaborasi antara penyelenggara pemilu, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
Tujuannya adalah mewujudkan demokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus menumbuhkan budaya politik yang bebas dari praktik-praktik curang.
"Kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif tanpa terpengaruh politik uang menjadi fokus utama kami. Demokrasi yang berkualitas hanya akan tercapai jika warga negara ikut mengawal setiap tahapan pemilu," kata perwakilan Bawaslu Kota Binjai.
Diskusi ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memastikan pemilu berjalan adil, transparan, dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kota Binjai.*
(dh)
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI