TNI Klarifikasi Soal PAM Swakarsa: Bukan Alat Represif, Tapi Partisipasi Masyarakat

JAKARTA – Markas Besar TNI memberikan klarifikasi terkait imbauan pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (PAM Swakarsa) yang disampaikan kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas).

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa konteks PAM Swakarsa saat ini berbeda jauh dengan masa lalu.

Freddy memaklumi kekhawatiran masyarakat terkait istilah PAM Swakarsa yang dianggap bernuansa politis dan represif.

Baca Juga:

• Polda Metro Jaya Respons Desakan Pembebasan Demonstran dalam 17+8 Tuntutan Rakyat
• Viral Anggota BAIS Disebut Provokator oleh Brimob Saat Demo, Ini Penjelasan Resmi TNI

Namun, menurutnya, istilah tersebut kini lebih menekankan semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

"Dulu, PAM Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah PAM Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing," ujar Brigjen Freddy, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga:

• Komisi XI DPR RI Setujui RKA OJK 2026 Sebesar Rp11,45 Triliun, Fokus Perkuat Pengawasan dan Stabilitas Sektor Keuangan
• Verrell Bramasta Kembali ke DPR, Wajah Tertunduk dan Penampilan Kurus Jadi Perbincangan?

Ia menjelaskan bahwa PAM Swakarsa bukan lagi organisasi paramiliter seperti yang dikenal pada tahun 1998, melainkan bentuk keterlibatan sukarela warga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

TNI juga mendorong agar setiap kegiatan pengamanan yang melibatkan masyarakat selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan, sehingga berjalan tertib dan tidak melanggar hukum.

"Tujuannya harus jelas, yaitu menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungan masing-masing," tambah Freddy.

PAM Swakarsa dikenal sebagai kelompok sipil yang dipersenjatai dan dibentuk pada 1998 untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR/DPR.

Kala itu, kelompok ini diduga berperan dalam menyerang mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi di Gedung MPR/DPR.

Pembentukan PAM Swakarsa pada masa itu disebut-sebut atas perintah Jenderal (Purn) Wiranto yang saat itu menjabat Menhankam/Pangab.

Namun, kali ini TNI menegaskan bahwa pembentukan PAM Swakarsa bersifat berbeda dan tidak memiliki muatan politis atau represif seperti sebelumnya.

Freddy berharap partisipasi masyarakat ini dapat menjadi kekuatan positif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan tetap mematuhi ketentuan hukum dan menjalankan koordinasi yang baik dengan aparat keamanan.*

(cn/a008)

Polda Metro Jaya Respons Desakan Pembebasan Demonstran dalam 17+8 Tuntutan Rakyat

Viral Anggota BAIS Disebut Provokator oleh Brimob Saat Demo, Ini Penjelasan Resmi TNI

Komisi XI DPR RI Setujui RKA OJK 2026 Sebesar Rp11,45 Triliun, Fokus Perkuat Pengawasan dan Stabilitas Sektor Keuangan

Verrell Bramasta Kembali ke DPR, Wajah Tertunduk dan Penampilan Kurus Jadi Perbincangan?

Unjuk Rasa Mahasiswa UIN Padangsidimpuan Berakhir dengan Penyumpahan Ketua DPRD Pakai Al-Qur'an

Sinergi TNI-Polri dan Masyarakat Jembrana Jaga Stabilitas Melalui Operasi Yustisi di Desa Gumbrih