Dudung Abdurachman: Aksi Demo Mahasiswa dan Buruh Murni Aspirasi, Tapi Rawan Ditunggangi

JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menilai bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi.

Namun, ia mewanti-wanti adanya potensi penyusupan dan penunggangan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan kericuhan.

"Saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi," ujar Dudung kepada wartawan saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Baca Juga:

• Pimpinan DPR Setujui Usulan MKD, Gaji dan Tunjangan 5 Anggota Nonaktif Dihentikan
• Ima Mahdiah: Revisi Tunjangan DPRD DKI Akan Disesuaikan dengan PAD

Dudung, yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke-33, mengingatkan bahwa situasi di lapangan bisa dengan cepat berubah apabila ada kelompok atau individu yang berniat memprovokasi massa.

"Kalau sudah rusuh, yang rugi semua. Bukan hanya masyarakat, tapi juga aparat keamanan dan nama baik gerakan mahasiswa dan buruh itu sendiri," tambahnya.

Baca Juga:

• Polres Metro Jakarta Utara Tetapkan 60 Tersangka Penyerangan Mako, Mayoritas Dapat Undangan dari Medsos
• Ketum Golkar Bahlil Tegaskan Adies Kadir Tak Lagi Dapat Fasilitas Partai Usai Dinonaktifkan

Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa pengusutan potensi aktor intelektual di balik kericuhan bukan menjadi domainnya, melainkan kewenangan penuh aparat penegak hukum.

"Kalau saya hanya dengar-dengar, tapi kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Yang lebih tahu adalah kepolisian," ucapnya.

Ketika disinggung apakah potensi penyusup itu berasal dari dalam negeri atau luar negeri, Dudung tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari kedua arah.

"Bisa jadi dari dalam, maupun dari luar," ujarnya singkat.

Seperti diketahui, sejumlah elemen mahasiswa dan serikat buruh kembali turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk penolakan terhadap RUU kontroversial, evaluasi kebijakan ekonomi, serta menolak dominasi politik oligarki.

Aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota, termasuk di depan Gedung DPR/MPR RI, mendapat pengawalan ketat aparat gabungan TNI-Polri.

Hingga berita ini diturunkan, situasi aksi masih berlangsung dengan kondisi relatif kondusif, meski sempat terjadi dorong-dorongan antar massa dan petugas di beberapa titik.

Pimpinan DPR Setujui Usulan MKD, Gaji dan Tunjangan 5 Anggota Nonaktif Dihentikan

Ima Mahdiah: Revisi Tunjangan DPRD DKI Akan Disesuaikan dengan PAD

Polres Metro Jakarta Utara Tetapkan 60 Tersangka Penyerangan Mako, Mayoritas Dapat Undangan dari Medsos

Ketum Golkar Bahlil Tegaskan Adies Kadir Tak Lagi Dapat Fasilitas Partai Usai Dinonaktifkan

Tutup PPPJ Angkatan 82, Jaksa Agung: Saya Butuh Jaksa yang Pintar, Berintegritas, dan Bermoral

Transaksi Kripto Tembus Rp 276 Triliun per Juli 2025, Tetap Moncer di Tengah Gejolak Politik