Susu MBG Beredar dengan Harga Rp4.000, Ini Penjelasan dari BGN
JAKARTA Produk susu Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah diketahui dijual denga
PEMERINTAHAN
WASHINGTON, D.C. – Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, resmi memberikan pengampunan penuh dan tanpa syarat kepada putranya, Hunter Biden, yang sebelumnya menghadapi hukuman atas dua kasus pidana. Langkah ini diumumkan pada Minggu malam (1/12/2024) dan memicu perdebatan publik.
Dalam pernyataannya, Biden mengklaim bahwa putranya menjadi korban ketidakadilan dan permainan politik yang bertujuan melemahkan dirinya. “Tidak ada orang berakal sehat yang dapat melihat fakta kasus ini tanpa menyimpulkan bahwa Hunter dipilih hanya karena dia adalah putra saya — dan itu salah,” kata Biden dalam konferensi pers.
Hunter Biden, 54 tahun, sebelumnya mengaku bersalah atas sembilan tuduhan penipuan pajak federal pada September 2024. Ia juga dinyatakan bersalah memiliki senjata api secara ilegal sebagai pengguna narkoba pada Juni 2024. Hunter menghadapi ancaman hukuman hingga 42 tahun penjara dalam kasus-kasus ini.
Presiden Biden menyebut bahwa proses hukum terhadap Hunter dipengaruhi oleh “politik mentah” yang menginfeksi sistem peradilan. “Dakwaan dalam kasusnya muncul hanya setelah beberapa lawan politik saya di Kongres menghasut mereka untuk menyerang saya dan menentang pemilihan saya,” tambah Biden.
Keputusan pengampunan ini, menurut Biden, diambil setelah pertimbangan mendalam sebagai seorang ayah dan presiden. “Tidak ada gunanya menunda lebih lama lagi. Saya berharap rakyat Amerika memahami alasan seorang ayah sekaligus presiden mengambil keputusan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Hunter menyatakan rasa syukur atas pengampunan ini dan berjanji membantu orang lain yang menghadapi tantangan serupa. “Kesalahan yang saya buat selama masa tergelap kecanduan saya telah dieksploitasi untuk mempermalukan keluarga saya demi kepentingan politik,” katanya dalam pernyataan terpisah.
Keputusan pengampunan ini menambah daftar isu kontroversial dalam masa kepresidenan Biden. Kasus hukum Hunter menjadi perhatian besar selama masa jabatan Biden, memengaruhi persepsi publik terhadap integritas pemerintahan.
Pada Juli 2024, Joe Biden mengumumkan tidak akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilu Presiden 2024, memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden Kamala Harris sebagai kandidat dari Partai Demokrat. Namun, dalam pemilu November 2024, Kamala Harris kalah dari Donald Trump. Dengan kemenangan tersebut, Trump akan kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025.
Langkah pengampunan ini diperkirakan akan meninggalkan dampak besar dalam sejarah kepemimpinan Joe Biden, baik sebagai presiden maupun sebagai seorang ayah.
(N/014)
JAKARTA Produk susu Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah diketahui dijual denga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, akan segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melib
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan Antam mengalami penurunan signifikan pada Jumat pagi, 3 April 2026. Harga emas 1 gram tercatat anjlok sebesa
EKONOMI
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima laporan dari 12 orang yang mengaku telah menerima ancaman setelah terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Setelah divonis bebas dari dakwaan kasus korupsi terkait markup biaya produksi video profil desa, Amsal Sitepu kembali mendapatk
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah saat menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, On
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Misi perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, Rabu (2/4/2026), menggelar upacara penghormatan terakhir bagi tiga prajurit TNI yang gugu
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengusaha Muhammad Suryo (MS) mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap di
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Sekitar 40 negara mulai membentuk koalisi internasional untuk mencari solusi membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade Iran, ja
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg
PEMERINTAHAN