Hasil Evaluasi Mendagri APBD Sumut 2026 Disetujui, Langkah Pemprov untuk Penjabaran Segera Dimulai
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menyetujui tindak lanjut hasil penyempurnaan evaluasi Menteri Dalam Negeri te
EKONOMI
MEDAN – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional berkelanjutan sekaligus melanjutkan program Asta Cita Presiden, jajaran Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan dan Lapas di wilayah Tanjung Gusta, Medan, melaksanakan kegiatan penanaman 5.000 pohon kelapa, Selasa (9/9/2025).
Kegiatan ini merupakan inisiatif langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap ketahanan pangan dan penguatan peran pemasyarakatan dalam sektor pertanian produktif.
Penanaman dilakukan secara simbolis di lahan kosong yang berada di depan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan, Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, dan diikuti oleh berbagai unsur pemasyarakatan, pemerintah daerah, serta warga binaan.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Medan, Herry Suhasmin, menyampaikan bahwa penanaman pohon kelapa ini merupakan bagian dari komitmen pemasyarakatan dalam mendukung program ketahanan pangan berbasis institusi, yang pusat pengembangannya berada di Nusakambangan.
"Untuk wilayah Sumatera Utara, total sekitar 5.000 pohon kelapa kita tanam. Sementara di Nusakambangan sendiri, jumlahnya mencapai 36 ribu pohon," ungkap Herry kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa pohon kelapa yang ditanam tidak hanya bertujuan sebagai komoditas pangan, tetapi juga sebagai media pelatihan bagi warga binaan dalam bidang budidaya pertanian.
"Kami harapkan, kelak hasil pohon kelapa ini dapat dimanfaatkan langsung oleh warga binaan untuk konsumsi, sekaligus menjadi sarana pelatihan keterampilan pertanian," tambahnya.
Kegiatan penanaman ini melibatkan seluruh UPT Pemasyarakatan di bawah koordinasi Ditjenpas Sumut, termasuk Rutan Kelas I Medan, Lapas Khusus Anak Kelas I Medan, Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, Rutan Perempuan Kelas IIA Medan, Bapas Kelas I Medan, serta unsur dari Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang.
Kolaborasi lintas instansi ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pemasyarakatan dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional berbasis lingkungan dan pemberdayaan sumber daya manusia.*
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menyetujui tindak lanjut hasil penyempurnaan evaluasi Menteri Dalam Negeri te
EKONOMI
BATU BARA, 14 JANUARI 2026 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali menggulirkan layanan pajak daerah dalam rangka
PEMERINTAHAN
PONTIANAK Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok terkait dua Warga Negara China yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan Bupati Konawe Utara berinisial A, yang menjabat pada 2013, dalam penyidikan du
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor
EKONOMI
NIAS SELATAN Pelapor sekaligus korban dugaan korupsi Dana Dacil (Dana Khusus Guru di Daerah Terpencil) di Nias Selatan, Liusman Ndruru,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Perayaan Natal Apar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jurnalis asal Pidie Aceh, Ferdian Ananda Majni, meraih penghargaan Jurnalis Media Cetak Terbaik Adam Malik Awards 2026 dari Keme
NASIONAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangun
EKONOMI
JAKARTA TIMUR Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar roadshow penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS
PENDIDIKAN