JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI, H.T. Ibrahim, S.T., M.M., memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., yang dinilai menunjukkan peningkatan efektivitas penegakan hukum dan pelayanan publik.
Apresiasi ini berdasarkan hasil kajian Jaringan Survei Inisiatif yang menyoroti berbagai indikator kinerja kepolisian di provinsi tersebut.
Ibrahim menilai penurunan angka kriminalitas dan peningkatan penyelesaian perkara merupakan bukti kerja terukur dan profesional jajaran Polda Aceh.Baca Juga:
"Capaian ini menunjukkan konsolidasi internal yang baik serta strategi penegakan hukum yang lebih presisi. Masyarakat membutuhkan rasa aman, dan indikator yang ada menunjukkan arah yang positif," kata Ibrahim, Senin (2/2/2026).
Selain bidang keamanan, ia menyoroti konsistensi kepolisian dalam pemberantasan narkotika, termasuk pengungkapan jaringan lintas provinsi dengan barang bukti signifikan.
Langkah tegas ini dinilai penting untuk melindungi generasi muda Aceh dari ancaman peredaran narkoba yang kompleks.
Tak hanya itu, pendekatan kepemimpinan Kapolda Aceh juga terlihat dalam program berbasis lingkungan dan respons kebencanaan.
Inisiatif penanaman mangrove serta keterlibatan aparat dalam percepatan pemulihan infrastruktur pascabanjir dianggap sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
"Penegakan hukum harus berjalan seiring upaya pencegahan dan perlindungan jangka panjang. Ketika kepolisian terlibat dalam isu lingkungan dan kebencanaan, itu memperlihatkan paradigma pelayanan yang lebih luas," tambah Ibrahim.
Sebagai mitra kerja kepolisian di parlemen, Ibrahim menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendukung penguatan kapasitas institusi.
Ia berharap capaian yang telah diraih dapat dipertahankan melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi pembangunan dan investasi di Aceh. "Momentum ini harus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas," tutup Ibrahim.*
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, untuk menjadi pihak ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
