Besok! Ribuan Pengemudi Ojol Geruduk DPR dan Kemenhub, Ini 7 Tuntutan Mereka

JAKARTA – Ribuan pengemudi ojek daring (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (17/9/2025).

Aksi ini akan menyasar tiga titik strategis, yaitu Istana Presiden, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan bahwa aksi akan dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB.

Baca Juga:

• Kapolda Jabar Ungkap Aksi Anarkis di Bandung Didanai Jaringan Internasional

Kemudian, massa akan bergerak ke Istana Presiden dan Kemenhub, sebelum akhirnya berkumpul di Kompleks Parlemen DPR RI sekitar pukul 12.00–13.00 WIB.

"Kami mulai dari markas Garda jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI sekitar jam 12 sampai jam 1 siang," ujar Igun saat dikonfirmasi, Selasa (16/9).

Dalam aksi kali ini, para pengemudi ojol mengusung tujuh tuntutan utama, yang dianggap sebagai isu mendesak dan krusial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di antaranya:

- Meminta agar RUU Transportasi Online masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026

- Membatasi potongan (komisi) aplikator maksimal 10%

- Membuat regulasi tarif yang jelas untuk layanan antar-barang dan makanan

- Melakukan audit investigasi terhadap potongan 5% yang selama ini diambil oleh aplikator

- Meminta Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025

- Menuntut kestabilan harga kebutuhan pokok

- Meminta perhatian terhadap sulitnya lapangan pekerjaan dan kejelasan status hukum pengemudi ojol

Igun menyebutkan bahwa sekitar 2.000 orang akan bergabung dalam aksi, dengan 100–200 pengemudi akan melakukan konvoi di jalur aksi.

"Massa konvoi 100–200 orang, dan massa aksi totalnya sekitar 2.000 ojol," tambahnya.

Sebelumnya, Garda Indonesia juga menggelar aksi damai pada 2 September 2025 lalu, yang dipusatkan di kawasan Monas.

Saat itu, para pengemudi ojol menyuarakan keresahan soal tingginya harga kebutuhan pokok, minimnya lapangan kerja, serta ketidakpastian hukum status mereka.

Dalam rangka menjaga kondusifitas dan mencegah provokasi, aksi dilakukan dengan membagikan bunga mawar kepada masyarakat sebagai simbol damai.

"Kami ingin aksi ini bukan sekadar turun ke jalan, tapi menyampaikan keresahan dan harapan masyarakat pekerja sektor informal digital," tegas Igun.

Meski telah berkali-kali melakukan audiensi dan aksi, aspirasi para pengemudi ojol disebut masih belum mendapatkan respons konkret dari pihak legislatif maupun eksekutif.

Oleh karena itu, aksi 17 September ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong regulasi transportasi online agar segera dibahas dan disahkan melalui Prolegnas.*

(at/a008)

Kapolda Jabar Ungkap Aksi Anarkis di Bandung Didanai Jaringan Internasional

Langkah Awal Perubahan APBD 2025, Gubernur Bobby Tandatangani Nota Kesepakatan dengan DPRD Sumut

DPR Desak Polisi Temukan 3 Orang Hilang Usai Demo Besar Akhir Agustus: Jangan Mengulang Peristiwa Sebelumnya

KPU Blokir Akses Publik ke Ijazah dan 15 Dokumen Calon Presiden dan Wakil Presiden!

AJI Medan Kecam Pengusiran Jurnalis oleh Anggota DPRD Sumut saat Meliput RDP

Unjuk Rasa Anarkis di Denpasar: Polda Bali Tetapkan 14 Orang Tersangka, Termasuk 4 Anak di Bawah Umur