ALASAN Mbak Tutut Gugat Menteri Keuangan ke PTUN karena SK Pencekalan ke Luar Negeri?

Kritik Didik Rachbini: Kebijakan Rp200 Triliun Purbaya Dinilai Langgar UU

Belum lepas dari sorotan publik, Purbaya juga dikritik oleh ekonom senior dan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, atas kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke lima bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI).

Menurut Didik, kebijakan itu melanggar prosedur hukum karena tidak direncanakan dalam APBN dan menyalahi ketentuan dalam UU Keuangan Negara, UU APBN, dan UUD 1945 Pasal 23.

"Alokasi anggaran negara tidak bisa dijalankan atas perintah menteri atau presiden sekalipun," tegas Didik.

Purbaya: "Pak Didik Salah Undang-Undangnya"

Purbaya menepis keras kritik tersebut. Ia menyatakan bahwa penempatan dana di bank Himbara bukan pengeluaran baru, melainkan pemindahan dana dari Bank Indonesia ke bank pemerintah untuk mempercepat perputaran ekonomi.

"Ini bukan perubahan anggaran, hanya pemindahan. Enggak ada yang salah," ujar Purbaya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan semacam ini pernah dilakukan sebelumnya pada September 2008 dan Mei 2021, tanpa pelanggaran hukum.

Kemenkeu Belum Terima Surat Gugatan Tutut Soeharto, Anak Buah Purbaya Buka Suara

Pemerintah Telaah Dugaan Pemalsuan Cukai Rokok, Menkeu Purbaya Belum Putuskan Kenaikan Tarif 2026

Menkeu Purbaya Jamin Keuangan Negara Aman Meski Pajak Melambat

Momen 100 Karangan Bunga Warnai Ultah Sri Mulyani Jadi Sorotan, Seruan Dosen untuk Pendidikan yang Lebih Adil

Danais Bakal Dipangkas 50 Persen, Sri Sultan HB X Tegaskan Tak Akan Lobi Pemerintah Pusat

KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenkeu Boediarso Teguh Terkait Kasus Dugaan Korupsi di PUPR Mempawah