Ketua WIB Tapanuli Selatan Soroti Kinerja KPK Terkait Penanganan Kasus Penyalahgunaan Dana CSR

TAPSEL – Ketua Waktu Iindonesia Bergerak (WIB) Tapanuli Selatan, Burhanuddin, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin lamban dalam menangani kasus dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang sempat mencuat beberapa bulan terakhir di wilayah Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan).

Isu yang menjadi perbincangan hangat masyarakat ini dinilai mandek, meskipun sebelumnya KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Salah satu warga, yang enggan disebutkan namanya dan hanya dikenal sebagai Ucok, mengungkapkan kebingungannya atas minimnya perkembangan informasi di media terkait proses hukum yang berjalan.

Baca Juga:

• PBNU Tegaskan Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji: Siap Kerja Sama Jika Dipanggil KPK

Menurut Burhanuddin, lambatnya penanganan kasus ini menimbulkan kecurigaan publik, terlebih karena dalam daftar KPK disebutkan adanya nama-nama lain yang turut terseret, termasuk Bupati Tapanuli Selatan saat ini, Gus Irawan Pasaribu. Gus Irawan diketahui menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi XI pada saat dugaan penyalahgunaan dana CSR terjadi, dan kini terpilih kembali sebagai Bupati Tapsel periode 2024–2029.

"Masyarakat sudah tahu kalau nama Bupati Tapsel ikut terseret. Bahkan baru-baru ini sudah ada aksi orasi di depan kantor bupati, dan mereka menyatakan akan kembali menggelar orasi jilid 2 jika tidak ada kejelasan dari KPK," ujar Burhanuddin kepada awak media.

Burhanuddin juga menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan dari pihak KPK, WIB Tapanuli Selatan akan berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan dan mendesak kejelasan penyelesaian kasus ini secara langsung.

Baca Juga:

• KPK Ungkap Ada Mantan Model Tak Kooperatif di Kasus Pencucian Uang Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

"Kami dari WIB tidak akan membiarkan hukum di tanah Dalihan Natolu ini dipermainkan. Kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, demi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Tapanuli Selatan," tegas Burhanuddin.

Masyarakat Tabagsel kini menanti langkah tegas KPK untuk menuntaskan pengusutan kasus yang dianggap menyangkut kepentingan publik dan integritas pejabat daerah.*

Baca Juga:

• KPK: Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Kasus Kuota Haji, Dicicil karena Faktor Dolar

PBNU Tegaskan Tak Terlibat Korupsi Kuota Haji: Siap Kerja Sama Jika Dipanggil KPK

KPK Ungkap Ada Mantan Model Tak Kooperatif di Kasus Pencucian Uang Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

KPK: Ustaz Khalid Basalamah Kembalikan Uang Kasus Kuota Haji, Dicicil karena Faktor Dolar

KPK Ungkap 13 Asosiasi dan 400 Travel Haji Terlibat Dugaan Korupsi Kuota Haji

Eks Dirut PT Taspen Dituntut 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Investasi Fiktif

KPK Bongkar Dugaan Manipulasi Dokumen Proyek Tol Trans Sumatera: Ada Kongkalikong