Mendagri Pimpin Rakor Pemda se-Sumatera di Batam, Bahas Kamtibmas dan Antisipasi Isu Strategis 2025

BATAM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Daerah se-Sumatera yang digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (21/9).

Rakor ini dihadiri para kepala daerah dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera, baik secara langsung maupun daring.

Dalam rakor yang berlangsung di tengah dinamika nasional pasca demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu, Mendagri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat pelayanan publik menjelang tahun politik dan anggaran 2025.

Baca Juga:

• Harga Emas Pegadaian 21 September 2025: Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Meroket

"Rakor ini bertujuan untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini, serta mengantisipasi berbagai problematika strategis di tahun anggaran 2025," ujar Tito dalam sambutannya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh kepala daerah dari Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.

Sejumlah gubernur tidak dapat hadir secara langsung dan diwakili, antara lain dari Aceh, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri, seluruh wali kota dan bupati turut hadir secara daring.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dalam sambutan pembukanya, menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya Kota Batam sebagai tuan rumah rakor tingkat regional ini.

"Ini sejarah penting bagi pemerintah daerah dalam mempertegas komitmen dan menyatakan sikap tegak lurus menjalankan dan menyukseskan program strategis nasional, termasuk Astacita Presiden," ujar Ansar.

Ansar juga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan potensi besar ekspor dari wilayah Kepri dan Sumatera yang dapat mengisi kebutuhan pasar regional, khususnya Singapura.

Selain Mendagri, rakor juga menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamu Karyasayuda, serta Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Tommy Andana, sebagai narasumber.

Mereka menyampaikan sejumlah strategi nasional terkait stabilitas politik, reformasi birokrasi, serta penguatan ekonomi daerah.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta jajaran pengurus daerah.

Rakor serupa sebelumnya juga telah digelar di wilayah Jakarta dan seluruh Pulau Jawa sebagai respon atas tuntutan publik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Tito, keterlibatan aktif kepala daerah menjadi kunci dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif dan solid.

"Koordinasi lintas sektor, terutama dalam konteks keamanan, pembangunan ekonomi daerah, dan pelayanan publik, harus diperkuat. Ini bukan hanya forum diskusi, tapi forum komitmen bersama," tegasnya.

Dalam arahannya, Mendagri juga menyoroti sejumlah potensi masalah yang dapat mengemuka di tahun anggaran 2025, seperti peningkatan ketegangan politik jelang pemilu daerah, tantangan fiskal akibat target belanja daerah, serta antisipasi krisis pangan dan energi global.

Rakor ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan responsif dalam menghadapi dinamika nasional dan internasional ke depan.

Hingga berita ini diturunkan, rapat koordinasi masih berlangsung dengan sesi diskusi antara kepala daerah dan jajaran kementerian terkait.*

(vo/a008)

Harga Emas Pegadaian 21 September 2025: Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Meroket

Usulan Tunjangan Rumah DPRD Diseragamkan, Wamendagri: Tidak Mungkin

DPR Usulkan Tax Amnesty, Menkeu: Jadi Insentif Orang Untuk Ngibul

Bobby Nasution Dukung Battle of Engine 2025: Dorong Sport Tourism dan Jauhkan Anak Muda dari Narkoba

Mendagri: Pembangunan SPPG Akan Hidupkan Ekonomi Daerah

Prabowo Jadi Pembicara Ketiga di PBB, Pengaruh Indonesia Kian Kuat