JAKARTA – Polemik tunjanganperumahan anggota DPRD kembali mencuat setelah Wakil DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyebut adanya rencana penyeragaman besaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota dewan di seluruh Indonesia.
Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan hal itu tidak memungkinkan.
Baca Juga:"Tidak mungkin seragam," kata Bima kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).
Menurut Bima, besaran tunjanganperumahan ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan memperhatikan hasil appraisal harga sewa rumah negara di wilayah tersebut.
Perbedaan kondisi ekonomi daerah menjadi alasan utama mengapa kebijakan seragam tidak bisa diberlakukan.
JOMBANG Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, diwarnai kericuhan pada Ming
NASIONAL
JAKARTA Video sejumlah truk terbuka yang mengangkut rombongan orang masuk ke jalan tol saat aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 viral di medi
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta para mitra segera melaporkan oknum yang meminta imbalan uang dengan mengatasnam
NASIONAL
KATHMANDU Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah perbatasan NepalTibet kembali bertambah. Total korban me
INTERNASIONAL
SEMARANG TNI Angkatan Darat (AD) menekankan karakter, ketangguhan mental dan loyalitas dalam proses rekrutmen Bintara Prajurit Karier (Cab
NASIONAL
JAMBI Video sejumlah anggota TNI diserang kelompok masyarakat pedalaman di Kabupaten Sarolangun, Jambi, viral di media sosial. Dalam video
PERISTIWA
KEBUMEN Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah, KH M Zulfian Ikfina, menyinggung berbagai hujatan, cacian, hin
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengimbau masyaraka
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules terpantau berada di lokasi kericuhan dem
NASIONAL
JAKARTA Serikat pekerja meminta pemerintah dan DPR memastikan Rancangan UndangUndang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan paling l
INTERNASIONAL
