KPK Usul Atur Partai Politik, NasDem dan PDIP Langsung Bereaksi: Jangan Campuri Urusan Internal!
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah.
Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Ria Norsan.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik perlu mempelajari terlebih dahulu temuan dari upaya paksa tersebut sebelum memanggil Gubernur. "Hasil penggeledahan akan menjadi bahan pertanyaan saat pemeriksaan Pak Gubernur," ujar Asep, Rabu (1/10/2025).Baca Juga:
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan bahwa barang bukti terkait dugaan korupsi proyek jalan telah disita, namun rinciannya belum bisa disampaikan. Penggeledahan dilakukan pada Maret dan April 2025 di 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak, termasuk rumah dinas Bupati dan Gubernur.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan ini terjadi saat Ria Norsan menjabat Bupati Mempawah dua periode (2009-2014 dan 2014-2018). KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Abdurahman (PNS), Lutfi Kaharuddin (Dirut PT Aditama Borneo Prima), dan Idy Safriadi (PNS Kabupaten Mempawah). Dugaan kerugian negara mencapai Rp40 miliar.
Asep menekankan bahwa setiap proyek pembangunan jalan pasti sepengetahuan kepala daerah, dan pemeriksaan Ria Norsan akan mendalami apakah ada kebijakan yang menyimpang terkait proyek peningkatan Jalan Sekabuk-Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam di Dinas PU Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015.
KPK menegaskan bahwa penyidikan akan terus dilakukan hingga seluruh bukti dan peran para pihak jelas, termasuk dugaan bancakan dalam proyek tersebut.*
(ds/j006)
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
JAKARTA Cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa habis dalam waktu sekitar 11 tahun jika tidak dikelola secara hatihati di tengah tingg
EKONOMI
JAKARTA Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Himmatul Aliyah mendorong generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilainilai Pa
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang atas pelepasan sebagian lahan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi cukup untuk menjamin daya saing di
NASIONAL