Belum Ada Dapur MBG di Jakarta yang Kantongi Sertifikat Higienis, Dinkes: Masih Proses

JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada satu pun dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Dari total 180 dapur MBG di wilayah DKI Jakarta, seluruhnya masih berproses untuk memperoleh SLHS, sertifikat penting yang memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi.

"Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua," ujar Ani saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Baca Juga:

• DLH Bandar Lampung Bergerak Cepat Usai Muncul Dugaan Limbah Dapur MBG di Sukarame

? Dipercepat Setelah Kasus Keracunan

Guna mempercepat penerbitan sertifikasi, Dinas Kesehatan DKI kini menggandeng Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pihak SPPG untuk melakukan percepatan inspeksi ulang kesehatan lingkungan di seluruh dapur MBG.

"Kami sedang berkolaborasi untuk percepatan penerbitan SLHS. Jadi secara masif, kami akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang," jelasnya.

Sejak awal peluncuran program MBG, kata Ani, pihaknya sudah melakukan inspeksi awal. Namun percepatan baru dilakukan menyusul munculnya kasus keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir.

?‍⚕️ IDI: Quality Control MBG Harus Lebih Ketat

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan keprihatinan atas rentetan kasus keracunan makanan dalam program MBG. Ketua Umum PB IDI, dr Slamet Budiarto, menegaskan bahwa meski IDI sangat mendukung tujuan MBG, perbaikan quality control adalah hal mendesak.

"Program MBG perlu dibuat quality control yang lebih baik untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/9/2025).

IDI menyebut program MBG penting untuk membangun SDM Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh, khususnya pada anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sebagai organisasi profesi kesehatan, IDI juga menyatakan siap dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan penguatan aspek kualitas pangan di 514 kota/kabupaten di Indonesia.

"Program ini bagus, tapi harus dijaga betul-betul aspek keamanan pangannya," tegas Slamet.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah positif pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat. Namun, belum adanya sertifikasi higienis dapur dan kasus keracunan massal menyoroti pentingnya peningkatan sistem pengawasan.

Penerbitan SLHS secara cepat, perbaikan standar keamanan pangan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan IDI, menjadi kunci suksesnya program ini ke depan.*

(J006)

DLH Bandar Lampung Bergerak Cepat Usai Muncul Dugaan Limbah Dapur MBG di Sukarame

Keracunan Massal MBG di Timor Tengah Selatan, 331 Orang Jadi Korban

Desakan Hentikan Program MBG, Luhut: Tidak Perlu, Sudah Bagus Kok

Luhut: Kemenkeu Tak Perlu Ambil Anggaran MBG yang Tak Terserap

Rocky Gerung Tinjau Dapur MBG di Riau: Pencernaan Dimulai dari Dapur, Bukan Mulut

Dari Reimburse ke Dana di Awal, Program Makan Bergizi Gratis Makin Lancar