Peran Suami Cari Nafkah dan Istri Urus Rumah Digugat ke MK, Dinilai Diskriminatif Gender
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada satu pun dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Dari total 180 dapur MBG di wilayah DKI Jakarta, seluruhnya masih berproses untuk memperoleh SLHS, sertifikat penting yang memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi.
"Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua," ujar Ani saat ditemui di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).Baca Juga:
? Dipercepat Setelah Kasus Keracunan
Guna mempercepat penerbitan sertifikasi, Dinas Kesehatan DKI kini menggandeng Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pihak SPPG untuk melakukan percepatan inspeksi ulang kesehatan lingkungan di seluruh dapur MBG.
"Kami sedang berkolaborasi untuk percepatan penerbitan SLHS. Jadi secara masif, kami akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang," jelasnya.
Sejak awal peluncuran program MBG, kata Ani, pihaknya sudah melakukan inspeksi awal. Namun percepatan baru dilakukan menyusul munculnya kasus keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir.
?⚕️ IDI: Quality Control MBG Harus Lebih Ketat
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan keprihatinan atas rentetan kasus keracunan makanan dalam program MBG. Ketua Umum PB IDI, dr Slamet Budiarto, menegaskan bahwa meski IDI sangat mendukung tujuan MBG, perbaikan quality control adalah hal mendesak.
"Program MBG perlu dibuat quality control yang lebih baik untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/9/2025).
IDI menyebut program MBG penting untuk membangun SDM Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh, khususnya pada anak-anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sebagai organisasi profesi kesehatan, IDI juga menyatakan siap dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan penguatan aspek kualitas pangan di 514 kota/kabupaten di Indonesia.
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK
MEDAN Polemik mengenai masa depan guru nonAparatur Sipil Negara (nonASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat E
PENDIDIKAN
MEDAN Piala AFF U19 2026 dipastikan akan digelar di Sumatera Utara pada 114 Juni 2026. Turnamen sepak bola usia muda tingkat Asia Te
OLAHRAGA
PADANG Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebaga
NASIONAL
JAKARTA GEM Co., Ltd. melalui unit usahanya di Indonesia memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh lini opera
NASIONAL
NGANJUK Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan tidur untuk memperkuat kemandirian pangan nasional.
PERTANIAN AGRIBISNIS
BINJAI Aksi unjuk rasa bertajuk Binjai Darurat Kriminalitas berlangsung di depan Mapolres Binjai, Kamis (15/5/2026). Aksi yang berjala
NASIONAL
SIMEULUE Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue, Kamis (14/5/2026). Kedatangannya be
NASIONAL
LAMPUNG Perburuan terhadap Bahroni, pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bersenjata api yang menewaskan Bripka Anumerta Arya S
HUKUM DAN KRIMINAL