Hasbiallah Ilyas Kritik RUU Perampasan Aset: Tanpa Putusan Pengadilan, Ini Pelanggaran HAM!
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa struktur Komite Reformasi Kepolisian telah rampung dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan kepada publik.
Namun hingga hari ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait pengumuman tersebut.
"[Komite Reformasi Kepolisian] tinggal diumumkan," ujar Prasetyo kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).Baca Juga:
Prasetyo menjelaskan, seharusnya komite tersebut sudah diumumkan pada pekan ini.
Namun, proses pengumuman tertunda karena beberapa anggota yang direncanakan masuk ke dalam struktur tidak dapat hadir pada waktu yang telah direncanakan.
"Sebenarnya mau diumumkan minggu ini, tadinya. Tapi beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang akan masuk ke dalam komisi reformasi kepolisian ini berhalangan," jelasnya.
Saat ditanya soal jumlah anggota yang akan tergabung dalam komite tersebut, Prasetyo membenarkan bahwa susunannya terdiri dari sembilan orang.
"[Total 9 orang] Sementara begitu," tandasnya singkat.
Sebelumnya, pada Rabu (8/10/2025), Prasetyo juga telah menyampaikan bahwa nama-nama anggota Komite Reformasi Kepolisian sudah final dan hanya menunggu pengumuman resmi.
Namun hingga Jumat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Istana.
Pembentukan Komite Reformasi Kepolisian merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi institusi Polri secara menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, profesionalitas, hingga transparansi dalam penegakan hukum.
Meski belum diumumkan secara resmi, pembentukan komite ini telah menjadi perhatian publik, menyusul berbagai sorotan terhadap kinerja kepolisian belakangan ini.
Pemerintah berharap komite tersebut dapat memberikan rekomendasi konkret yang berdampak pada pembenahan internal Polri serta pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut.*
(kp/a008)
JAKARTA Kapoksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menilai bahwa rancangan UndangUndang (RUU) Pera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengelola aset ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi serius isu yang beredar di kalangan internal Kementerian Keuangan (Kemen
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR kembali mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya, melaporkan ahli digital forensik Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyampaikan respons terhadap usulan Presiden ke6 Republik Indonesia, Sus
NASIONAL
JAKARTA Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS)Israel dan Iran kini memasuki bulan kedua, dengan dampak serius pada jalur
EKONOMI
JAKARTA Kabar baik bagi para survivor Free Fire! Garena kembali memberikan deretan kode redeem terbaru yang bisa diklaim secara gratis p
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo memberikan dukungan penuh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla (JK),
HUKUM DAN KRIMINAL