Usai Konflik Timur Tengah, 24.022 Jemaah Umrah Indonesia Sukses Pulang ke Tanah Air
JAKARTA Sebanyak 24.022 jemaah umrah Indonesia telah kembali ke Tanah Air setelah melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi. Kepulangan je
INTERNASIONAL
MEDAN– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan melalui sistem E-Katalog atau E-Purchasing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menegaskan tidak memiliki hubungan langsung dengan penyedia atau peserta lelang.
Hal itu disampaikan Kepala Biro PBJ Setdaprov Sumut, Chandra Dalimunthe, saat Konferensi Pers di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (15/10/2025).Baca Juga:
Sistem tender elektronik ini menjadi indikator praktik transparansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46/2025.
"Proses ini wajib dilakukan apabila barang dan jasa sudah tersedia dalam katalog. Pengadaan dengan nilai di atas Rp200 juta melalui E-Katalog menjadi kewenangan penuh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)," jelas Chandra.
Chandra menambahkan, seluruh tahapan E-Katalog—mulai penyusunan dokumen spesifikasi, penetapan harga perkiraan sementara (HPS), penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), hingga penetapan penyedia pemenang tender—dilakukan oleh PPK atau KPA.
Sementara Unit Kerja PBJ bertindak sebagai fasilitator. Sistem ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan berlaku secara nasional.
Pernyataan ini sekaligus menepis tudingan praktik 'uang klik' atau 'pengantin' dalam penentuan pemenang tender. "Tidak ada istilah 'uang klik' atau pungutan dalam proses E-Katalog. Penentuan penyedia dilakukan oleh masing-masing OPD secara digital dan transparan," tegas Chandra.
Lebih lanjut, Chandra menegaskan seluruh proses berlangsung secara digital tanpa tatap muka langsung antara penyedia dan pejabat pengadaan.
Mulai dari pengumuman di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) hingga pelaksanaan tender dapat diakses publik.
"Kita memastikan sistem berjalan dengan baik, dan tidak ada proses manual. Karena itu tidak ada pertemuan tatap muka antara calon penyedia dengan pejabat," pungkasnya.*
(m006)
JAKARTA Sebanyak 24.022 jemaah umrah Indonesia telah kembali ke Tanah Air setelah melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi. Kepulangan je
INTERNASIONAL
JAKARTA Kombes Ardiyanto Tedjo Baskoro, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT),
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Diskotek Blue Night di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dirazia oleh petugas Bad
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Kerusakan tutupan hutan di kawasan Ekosistem Batangtoru dinilai berdampak langsung terhadap perubahan kondisi aliran Su
NASIONAL
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa menyatakan keprihatinan atas serangan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Sabtu (15/3), kembali menyebabkan banj
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang tetap melaksanakan tugasnya di tenga
PEMERINTAHAN
TEHERAN Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan keras yang menargetkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan anc
INTERNASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan darurat kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, melepas ribuan peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh di Depo
NASIONAL