Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) bukan karena kesadaran politik, melainkan karena dorongan insentif finansial.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, mengungkapkan hasil riset yang menyebutkan 70 hingga 80 persen pemilih hadir di TPS karena politik uang, bukan karena dorongan kesadaran demokrasi.

Baca Juga:

• Setahun Pemerintahan Prabowo, Tasrif M. Saleh Soroti Efisiensi Kabinet dan Risiko Korupsi Program MBG

"Jadi politik uang itu sesuatu yang luar biasa. Orang datang ke TPS itu bukan karena kesadaran politik, tetapi karena politik uang," ujar Bahtiar dalam sebuah forum di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).

Bahtiar menjelaskan, tingginya angka politik uang berkorelasi langsung dengan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 194,7 juta dari total 285 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin.

"Memang tingkat kemiskinan kita itu tinggi. Dengan kondisi seperti itu, politik uang menjadi alat efektif untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat," katanya.

Kondisi ini, lanjut Bahtiar, menjadi tantangan serius bagi upaya membangun pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak serta-merta mencerminkan kualitas demokrasi yang ideal.

Tak hanya kemiskinan, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah juga menjadi penyebab lemahnya kesadaran politik.

Bahtiar mencatat, hanya sekitar 6,8 hingga 7 persen warga Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi, sementara lebih dari 65 persen hanya lulusan SMP dan sekitar 24 persen lainnya bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar.

"Dengan komposisi seperti ini, bagaimana kita berharap partisipasi yang berkualitas? Ini kondisi faktual yang harus kita elaborasi secara serius," ujarnya.

Kemendagri menilai, praktik politik uang yang terus berulang ini harus menjadi bahan evaluasi dalam mengukur kualitas demokrasi, termasuk efektivitas Indeks Partisipasi Politik (IPP) yang selama ini digunakan untuk menilai keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

"Apakah IPP ini mampu mendeteksi fenomena politik uang? Ini harus dibicarakan lebih lanjut karena menyangkut substansi demokrasi, bukan hanya proseduralnya," tegas Bahtiar.

Bahtiar menekankan pentingnya peran bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil dalam mendorong pendidikan politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Jika tidak dibenahi, praktik ini akan terus menggerogoti demokrasi dari dalam," pungkasnya.*

(tb/a008)

Setahun Pemerintahan Prabowo, Tasrif M. Saleh Soroti Efisiensi Kabinet dan Risiko Korupsi Program MBG

Prabowo Sentil Politisi yang Tak Paham Ekonomi di Depan CEO Dunia

Sahroni Temui Waketum PSI, Sinyal Pindah Partai?

Menhan Sjafrie: ‘Kalau Undang Bu Mega, Nanti Dimarahi Pak Prabowo’

Hasyim SE Dinilai Layak Maju Jadi Wali Kota Medan: Inklusif, Berpengalaman, dan Merakyat

Tekanan Global dan Rupiah Melemah, IHSG Diprediksi Lanjut Terkoreksi Hari Ini