Bupati Labusel Terima Kunjungan Dirut Bank Sumut, Bahas Penguatan Sinergi dan Dukungan UMKM
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 30 Oktober 2025, menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan berarti dalam pembahasan UMP 2026 di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Baca Juga:Pemerintah disebut belum menetapkan jadwal rapat lanjutan setelah pertemuan pertama beberapa waktu lalu.
"Belum ada progres pembahasan UMP 2026. Aksi tetap 30 Oktober," ujar Said, Senin (27/10/2025).
Menurut Said, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) perlu lebih tanggap dalam menyusun formula penetapan upah minimum.
KSPI menilai bahwa pembahasan yang lamban menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan buruh.
Aksi unjuk rasa yang direncanakan pada 30 Oktober nanti akan dipusatkan di dua lokasi, yakni Istana Negara dan Gedung DPR RI.
KSPI memperkirakan jumlah peserta aksi di Jakarta mencapai 5.000 hingga 10.000 buruh dari berbagai daerah.
Selain menuntut kenaikan UMP, para buruh juga mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan versi buruh yang terpisah dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Said menegaskan bahwa tuntutan kenaikan UMP 2026 didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2024, yang dinilai memberikan landasan hukum bagi peningkatan kesejahteraan pekerja.
Apabila pemerintah tidak segera merespons tuntutan tersebut, KSPI berencana menggelar mogok nasional selama 1–3 hari.
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Gub
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan dan
PEMERINTAHAN
JAMBI Komunitas Orang Rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari, Jambi, meminta pemerintah serta para penggiat lingkungan membe
NASIONAL
JAKARTA Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian tetap (huntap
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Seorang mantan anggota Polri berinisial BAR (35) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan dalam pengungkapan kasus peredara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) nonaktif, Muhammad Abdimaludin, menyampaikan k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih
PENDIDIKAN