Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan HUT TNI ke-80, Jaya Center Foundation akan menggelar acara "Gebyar Baksos Milenial Jakarta 2025" pada akhir Oktober ini di GOR Jakarta Timur, Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur.
Kegiatan ini tidak hanya akan diisi dengan aksi sosial dan pelayanan kemasyarakatan, tetapi juga menjadi ruang refleksi publik terhadap tantangan tata kelola pemerintahan Jakarta pasca pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tema yang diangkat: "Urgensi Reformasi Birokrasi Berbasis SDM dan Program Berdampak Langsung pada Masyarakat Pasca Pemangkasan APBD Pemprov Jakarta."Baca Juga:
Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, SH, menegaskan bahwa kondisi fiskal Jakarta yang sedang mengalami penyesuaian justru menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi birokrasi.
"Pemangkasan APBD bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini saatnya pemerintah membuktikan efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran publik," tegas Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10).
Menurutnya, birokrasi Jakarta ke depan harus lebih ramping, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata.
Reformasi birokrasi berbasis sumber daya manusia (SDM) dianggap menjadi kunci utama agar program-program prioritas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pengembangan transportasi publik tetap berjalan meskipun fiskal daerah sedang ketat.
Dalam paparannya, Budi juga menyoroti pentingnya posisi Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai motor utama penggerak reformasi birokrasi di Ibu Kota.
"Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Ia harus menjadi penggerak utama birokrasi dan jembatan koordinasi yang kuat antara kepala daerah dan seluruh OPD," ujar Budi.
Ia menekankan pentingnya proses seleksi Sekda yang transparan, berbasis merit, dan terbuka bagi ASN internal
Proses ini penting untuk menjaga kesinambungan program serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Reformasi birokrasi juga menuntut perbaikan dalam sistem anggaran. Menurut Jaya Center Foundation, setelah pemangkasan APBD, Pemprov Jakarta harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL