OTT Beruntun KPK: Sejumlah Pejabat Pemkab Klaten Dikabarkan Diamankan
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat Pemerintah
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III tahun 2025.
Meski dana transfer dari pemerintah pusat telah disalurkan tepat waktu, belanja pemerintah daerah dinilai masih berjalan tidak optimal.
Akibat rendahnya realisasi belanja, Purbaya menyebutkan saat ini terdapat dana sebesar Rp234 triliun yang masih mengendap di rekening perbankan milik pemerintah daerah.Baca Juga:
"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," tegas Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi, Senin (20/10).
Hingga September 2025, total realisasi belanja daerah tercatat Rp712,8 triliun, atau hanya 51,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1.389 triliun. Angka ini lebih rendah 13,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Purbaya menyoroti bahwa belanja modal, yang seharusnya menjadi penggerak utama pembangunan, justru anjlok lebih dari 31 persen dan baru terealisasi Rp58,2 triliun.
"Artinya, perputaran ekonomi di daerah berjalan lebih lambat. Belanja modal adalah belanja produktif yang berdampak langsung pada pembangunan dan penciptaan lapangan kerja," jelasnya.
Selain itu, belanja barang dan jasa tercatat turun 10,5 persen, dan pos belanja lainnya bahkan anjlok hingga 27,5 persen. Hanya belanja pegawai yang relatif stabil, meskipun turun tipis 0,7 persen.
Menteri Keuangan menegaskan pentingnya percepatan eksekusi anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelola keuangan di tingkat daerah. Ia juga meminta agar kepala daerah tidak menunda-nunda belanja hingga akhir tahun.
"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja, terutama yang produktif, harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," tegas Purbaya.
Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya menjaga tata kelola keuangan dan integritas, karena hal itu menyangkut kepercayaan publik dan investor.
"Kepercayaan adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama," pungkasnya.
KLATEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, sejumlah pejabat Pemerintah
NASIONAL
LANGKAT Truk kontainer bermuatan 20 ton besi mengalami kecelakaan setelah gagal menanjak di Jembatan Wampu, Kecamatan Stabat, Kabupaten La
PERISTIWA
PALANGKA RAYA Fenomena lubang api bawah tanah di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi perhatian setelah video
PERISTIWA
JAKARTA Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa bersama Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) mendatangi kantor DPP Partai Gerind
NASIONAL
LUBUKPAKAM Seorang pejabat eselon IV di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berinisial DIK mengu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Andi Azwan membantah tudingan bahwa organisasinya mendapat pendanaan dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bantahan itu disam
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tif
NASIONAL
JAKARTA Penegakan hukum menjadi salah satu tantangan dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gib
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (15/10/2026) pagi dan bertahan di zona merah. IHSG sempat
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) berada di level Rp 17.959 pada perdagangan Kamis (15/10/2026) pagi, mendekati angka Rp 18.0
EKONOMI