Jangan Asal Kambing Hitamkan Peladang Panglima Jilah Pas Badan di Istana Bela Tradisi Adat Kalbar
JAKARTA Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, membantah anggapan bahwa aktivitas berladang
NASIONAL
JAKARTA — Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan HUT TNI ke-80, Jaya Center Foundation akan menggelar acara "Gebyar Baksos Milenial Jakarta 2025" pada akhir Oktober ini di GOR Jakarta Timur, Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur.
Kegiatan ini tidak hanya akan diisi dengan aksi sosial dan pelayanan kemasyarakatan, tetapi juga menjadi ruang refleksi publik terhadap tantangan tata kelola pemerintahan Jakarta pasca pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tema yang diangkat: "Urgensi Reformasi Birokrasi Berbasis SDM dan Program Berdampak Langsung pada Masyarakat Pasca Pemangkasan APBD Pemprov Jakarta."Baca Juga:
Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, SH, menegaskan bahwa kondisi fiskal Jakarta yang sedang mengalami penyesuaian justru menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi birokrasi.
"Pemangkasan APBD bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini saatnya pemerintah membuktikan efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran publik," tegas Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10).
Menurutnya, birokrasi Jakarta ke depan harus lebih ramping, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata.
Reformasi birokrasi berbasis sumber daya manusia (SDM) dianggap menjadi kunci utama agar program-program prioritas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pengembangan transportasi publik tetap berjalan meskipun fiskal daerah sedang ketat.
Dalam paparannya, Budi juga menyoroti pentingnya posisi Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai motor utama penggerak reformasi birokrasi di Ibu Kota.
"Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Ia harus menjadi penggerak utama birokrasi dan jembatan koordinasi yang kuat antara kepala daerah dan seluruh OPD," ujar Budi.
Ia menekankan pentingnya proses seleksi Sekda yang transparan, berbasis merit, dan terbuka bagi ASN internal
Proses ini penting untuk menjaga kesinambungan program serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Reformasi birokrasi juga menuntut perbaikan dalam sistem anggaran. Menurut Jaya Center Foundation, setelah pemangkasan APBD, Pemprov Jakarta harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
JAKARTA Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, membantah anggapan bahwa aktivitas berladang
NASIONAL
ACEH BESAR Sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai limbah justru disulap menjadi peluang bisnis oleh Ustaz Zainuddin MTK (30), p
EKONOMI
BINJAI Direktur PDAM Tirta Sari Kota Binjai Ashari mengimbau seluruh pelanggan untuk membayar rekening air tepat waktu dan secara mandiri.
NASIONAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kembali meno
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang lebih dari Rp6 miliar dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal wa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden TimorLeste Jos Ramos Horta bersama sembilan peraih Nobel dari berbagai ne
NASIONAL
JAKARTA Seorang warga meninggal dunia setelah ditemukan dalam kondisi pingsan saat kerusuhan terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat
PERISTIWA
JAKARTA Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah disebut telah mengikhlaskan dan menghormati putusan hakim yang menolak gugatan
NASIONAL
JAKARTA Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2029. Hasto meminta tidak ada upaya yang bertentangan
POLITIK
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28
NASIONAL