Anggaran Kementerian ATR/BPN Dipangkas 40,76 Persen, Program Prioritas Terancam

Jakarta – Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran terhadap sejumlah kementerian dan lembaga sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara. Salah satu kementerian yang terdampak adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang anggarannya untuk tahun 2025 dipangkas sebesar 40,76 persen atau sekitar Rp 2,63 triliun.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/01/2025). Pemangkasan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6,45 triliun. Namun, setelah pemangkasan ini, anggaran yang tersisa hanya Rp 3,82 triliun.”Proyeksi total efisiensi blokir dan implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yaitu Rp 2,631 triliun atau 40,76 persen,” ungkap Nusron di hadapan para anggota Komisi II DPR RI.

Pemangkasan ini mencakup beberapa pos anggaran, di antaranya:

Pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket pertemuan sebesar Rp 326,4 miliar. Efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 2,30 triliun, atau sekitar 35,72 persen dari total anggaran.

Meski mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan, Kementerian ATR/BPN tetap mendapatkan tambahan pendanaan berupa pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 490,2 miliar.Pemotongan anggaran ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan sejumlah program strategis di Kementerian ATR/BPN, khususnya yang berkaitan dengan reforma agraria, sertifikasi tanah, dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Beberapa program yang kemungkinan terdampak antara lain:

Reforma Agraria – Program redistribusi lahan bagi masyarakat miskin yang memerlukan dukungan anggaran untuk realisasi. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) – Program sertifikasi tanah massal yang sebelumnya menargetkan jutaan bidang tanah dalam setahun. Penguatan Tata Ruang Nasional – Penyesuaian dan perbaikan tata ruang wilayah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat. Para legislator meminta agar pemangkasan ini tidak menghambat program prioritas, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pihaknya akan menyesuaikan strategi dan skala prioritas dalam menjalankan program kerja tahun 2025. Efisiensi akan difokuskan pada belanja operasional dan kegiatan administratif agar tidak berdampak signifikan pada program utama.”Kami akan memastikan bahwa pemotongan ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa agraria,” kata Nusron.

Selain itu, dengan adanya pinjaman dari Bank Dunia, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan keberlanjutan proyek yang masih berjalan. Nusron menambahkan bahwa kementeriannya akan mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung program-program yang terkena dampak pemangkasan anggaran.Kementerian ATR/BPN bukan satu-satunya yang mengalami pemotongan anggaran. Sejumlah kementerian dan lembaga lainnya juga terkena dampak kebijakan efisiensi ini. Bahkan, sektor infrastruktur mengalami pemotongan anggaran hingga 74 persen, menyisakan hanya Rp 26 triliun. (kmps)(JOHANSIRAIT)