MEDAN – Puluhan konsumen pembeli unit Apartemen Podomoro City Medan yang tergabung dalam Perkumpulan Podomoro Deli Medan Bersatu (PPDMB) melayangkan gugatan hukum terhadap manajemen PT. Sinar Menara Deli di Jakarta terkait dugaan penundaan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB).
Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 1141/Pdt.G/2025/PN Mdn pada Rabu (12/11/2025).
Ketua PPDMB, Pangeran Kasan Benua, mengatakan langkah hukum diambil karena manajemen pengembang dinilai tidak menanggapi undangan resmi untuk proses AJB, padahal para konsumen telah menunggu bertahun-tahun.Baca Juga:
"Uang BPHTB yang sudah kami titip seharusnya dikembalikan dulu kalau memang belum bisa melakukan AJB. Ini sudah sangat lama, bahkan ada yang sudah menunggu sampai puluhan tahun. Tentu ini sangat merugikan kami, baik dari segi hukum maupun keuangan," ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Selain kerugian hukum, PPDMB menilai terdapat kerugian finansial yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Beberapa konsumen telah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, namun proses pembayaran ke pemerintah kota diduga belum dilakukan pengembang.
"Kami sudah berulang kali mengirim undangan, tapi tidak ada respon. Karena itu, kami mempercayakan langkah hukum ini kepada Tim Kantor Hukum Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA., M.H. & Associates yang diketuai oleh Pramudya Tarigan, S.H., M.H., untuk mengawal dan memperjuangkan hak-hak para konsumen," tegas Kasan.
PPDMB berharap proses hukum ini bisa membuka jalan penyelesaian yang adil bagi seluruh pembeli unit apartemen dan menjadi pembelajaran bagi pengembang untuk tidak mengabaikan kewajibannya kepada konsumen.
Ribuan unit apartemen di Podomoro City Medan mewajibkan konsumen membayar BPHTB sekitar 5 persen dari harga per unit yang berkisar Rp1,5–3 miliar.
"Langkah ini kami ambil agar nantinya pengadilan memerintahkan pembayaran BPHTB dan AJB segera diproses," pungkas Kasan.*
(sp/ad)
JAKARTA Mabes TNI merespons perkembangan situasi terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rivai Kusumanegara, mengungkapkan adanya syarat yang diajukan oleh kliennya terkai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa Indonesia menghentikan sementara
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dalam rangka m
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai langka
EKONOMI
BANDA ACEH Relawan Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), David Pajung, memberikan apresiasi kepada Rismon Sianipar yang telah meminta maaf
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyampaikan apresiasi mendalam kepada
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Aceh, Kombes Pol. Wahyu Prihatmaka, S.H., M.H., resmi menerima ken
NASIONAL
JAKARTA Tren desain ponsel tipis semakin mendominasi industri smartphone, dan kini banyak produsen yang mengikuti jejak Apple dalam mera
SAINS DAN TEKNOLOGI
SERGAI Polisi berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan Irawati, seorang wanita berusia 59 tahun yang ditemukan meninggal dunia tertimbun
HUKUM DAN KRIMINAL
