Militer AS Cegat Kapal Armada Bayangan Iran di Laut Arab, Dipaksa Kembali ke Teheran
TEHERAN Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengklaim telah mencegat sebuah kapal yang disebut sebagai bagian dari armada bayangan Iran
INTERNASIONAL
SUMATERA UTARA- Provinsi Sumatera Utara resmi menjadi daerah ketiga di Indonesia yang menerapkan pidana kerja sosial sebagai bentuk restorative justice (RJ).
Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut ini ditandatangani di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (18/11/2025).
Baca Juga:Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Undang Mugopal, menjelaskan bahwa pidana kerja sosial dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, diawasi jaksa, dan dibimbing pembimbing kemasyarakatan.
Delik yang dikenakan mencakup tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun, atau denda kategori II hingga Rp10 juta.
"Pidana kerja sosial harus dilaksanakan selama delapan jam per hari dan tidak boleh dikomersialkan," ujar Undang.
Ia menambahkan, pertimbangan penerapan pidana ini termasuk usia terdakwa di atas 75 tahun, kasus pertama, kerugian korban yang minimal, hingga pembayaran ganti rugi.
Ada sekitar 300 jenis kerja sosial yang dapat dijalankan, mulai dari membersihkan masjid, selokan, hingga membantu urusan administrasi seperti KK dan KTP.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan bahwa pidana kerja sosial adalah bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) dan sudah dimasukkan dalam RPJMD Sumut sebagai bentuk keadilan yang humanis.
Menurutnya, program ini juga menjadi solusi mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.
"Per 1 Januari 2026, KUHP baru mulai berlaku, termasuk aturan mengenai RJ. Banyak yang bisa 'terselamatkan' dengan penerapan ini," kata Bobby.
Ia mendorong seluruh bupati dan wali kota di Sumut agar segera menerapkan pidana kerja sosial di wilayah masing-masing, bahkan memberi insentif sesuai mekanisme yang ada.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Harli Siregar, menegaskan RJ menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana ringan dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan tanpa proses pengadilan panjang.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini juga melibatkan seluruh bupati/wali kota di Sumut dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut.
Langkah ini menjadi wujud penegakan hukum tegas namun tetap inklusif bagi masyarakat.*
(um)
TEHERAN Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengklaim telah mencegat sebuah kapal yang disebut sebagai bagian dari armada bayangan Iran
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hasil kajian dan rekomendasi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden P
NASIONAL
MAKKAH Pemerintah menetapkan lima wilayah utama sebagai basis akomodasi jemaah haji Indonesia di Makkah pada penyelenggaraan haji 1447 H
AGAMA
JAKARTA Anggota Komisi XI DPR RI Erik Hermawan mendorong penguatan investor domestik sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergan
EKONOMI
JAKARTA Realisasi investasi Indonesia pada kuartal I2026 tercatat mencapai Rp498,79 triliun. Angka tersebut melampaui target pemerintah
EKONOMI
JAKARTA Polemik kewajiban pembayaran pesangon kepada ratusan mantan pekerja PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali menjadi sorotan pub
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli mengingatkan pentingnya kesiapan lulusan perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Prakiraan cuaca di wilayah Provinsi Aceh pada hari ini didominasi kondisi berawan di sebagian besar daerah, dengan potensi hu
NASIONAL
MEDAN Prakiraan cuaca wilayah Sumatera Utara pada hari ini didominasi kondisi hujan ringan yang melanda sebagian besar kabupaten/kota. S
NASIONAL
JAKARTA Prakiraan cuaca wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan di sejumlah titi
NASIONAL