Mentan Amran Siapkan 500 Hektare untuk Pengembangan Kopi Arabika di Puncak Papua
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan lahan hingga 500 hektare untuk pengembangan kopi arabika di Kabupaten Puncak, P
PERTANIAN AGRIBISNIS
SUMATERA UTARA- Provinsi Sumatera Utara resmi menjadi daerah ketiga di Indonesia yang menerapkan pidana kerja sosial sebagai bentuk restorative justice (RJ).
Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut ini ditandatangani di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (18/11/2025).
Baca Juga:Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Undang Mugopal, menjelaskan bahwa pidana kerja sosial dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, diawasi jaksa, dan dibimbing pembimbing kemasyarakatan.
Delik yang dikenakan mencakup tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun, atau denda kategori II hingga Rp10 juta.
"Pidana kerja sosial harus dilaksanakan selama delapan jam per hari dan tidak boleh dikomersialkan," ujar Undang.
Ia menambahkan, pertimbangan penerapan pidana ini termasuk usia terdakwa di atas 75 tahun, kasus pertama, kerugian korban yang minimal, hingga pembayaran ganti rugi.
Ada sekitar 300 jenis kerja sosial yang dapat dijalankan, mulai dari membersihkan masjid, selokan, hingga membantu urusan administrasi seperti KK dan KTP.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan bahwa pidana kerja sosial adalah bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) dan sudah dimasukkan dalam RPJMD Sumut sebagai bentuk keadilan yang humanis.
Menurutnya, program ini juga menjadi solusi mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.
"Per 1 Januari 2026, KUHP baru mulai berlaku, termasuk aturan mengenai RJ. Banyak yang bisa 'terselamatkan' dengan penerapan ini," kata Bobby.
Ia mendorong seluruh bupati dan wali kota di Sumut agar segera menerapkan pidana kerja sosial di wilayah masing-masing, bahkan memberi insentif sesuai mekanisme yang ada.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Harli Siregar, menegaskan RJ menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana ringan dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan tanpa proses pengadilan panjang.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini juga melibatkan seluruh bupati/wali kota di Sumut dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumut.
Langkah ini menjadi wujud penegakan hukum tegas namun tetap inklusif bagi masyarakat.*
(um)
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan lahan hingga 500 hektare untuk pengembangan kopi arabika di Kabupaten Puncak, P
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 21.400 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah
EKONOMI
SURABAYA Pengemudi Mitsubishi Outlander yang terlibat dua kecelakaan hingga menewaskan seorang pekerja di Surabaya mengaku tidak sadar s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan surat edaran yang berisi rekomendasi perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru jal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) secara be
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima bantuan 292 unit alat tangkap ikan jenis jaring insang dari Pemerintah Provinsi Sumat
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 bersama anakanak Se
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian berhatihati dalam menangani penundaan transaksi atau pemblokiran reke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali menguat pada perdagangan Selasa, 25 Agustus 2026. Berdasarkan harga
EKONOMI
JAKARTA Nasi masih menjadi makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun, ketergantungan pada satu jenis panga
PERTANIAN AGRIBISNIS