JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyoroti ketimpangan ekonomi di Indonesia yang masih tajam, meski pertumbuhan nasional berada di level 5,04 persen.
Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan, di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Cak Imin menekankan bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional, sementara rasio gini berada di angka 0,38.
"Kita menyaksikan angka rasio terus turun saat ini 0,38, tetapi di saat yang sama kita juga mendapati bahwa 1 persen orang terkaya menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional kita," ujarnya.
Ia menyebut situasi ini sebagai kemacetan struktural, di mana ekonomi tidak menetes dari atas ke bawah.
"Ia bertahan di kantong-kantong sebagian orang, sementara sebagian lain tetap hidup dengan kantong yang kosong," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Cak Imin menekankan pentingnya paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan, yakni pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah sebelumnya lebih mengandalkan model negara kesejahteraan dengan menyediakan perlindungan sosial dasar, tanpa fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat.
"Kita harus memicu pertumbuhan dari desa, melalui pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka makro. Pendekatan kita terhadap kemiskinan telah bergeser dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir stabil di angka 5 persen.
Namun, ia menekankan perlunya evaluasi: apakah pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Pertumbuhan harus dibarengi pemerataan. Tidak hanya bertumpu pada angka makro, tetapi juga menyentuh rakyat di lapisan bawah," kata Eko.