JAKARTA- Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyerukan seluruh pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di semua tingkatan untuk tetap tenang dan menjaga suasana kondusif menyikapi dinamika internal organisasi.
Gus Ipul menegaskan bahwa persoalan yang muncul saat ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang sedang berjalan di bawah pengawasan Syuriah PBNU.
"Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan.Baca Juga:
Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman," ujar Gus Ipul, Jumat (21/11).
Ia menambahkan, pengurus NU di tingkat PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, hingga Ranting NU diminta untuk tetap berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, dan menahan diri dari pernyataan atau tindakan yang dapat memperkeruh suasana.
Seluruh perkembangan organisasi disarankan hanya diikuti melalui informasi resmi dari Syuriah PBNU.
"Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya. Seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi, yakni Rais Aam dan dua wakil Rais Aam," jelas Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengajak warga NU untuk memperbanyak sholawat dan menjaga ketenangan hati, menekankan bahwa dinamika internal PBNU akan diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah dan penuh kehati-hatian.
Keputusan internal ini muncul di tengah pemberitaan tentang risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang meminta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengundurkan diri.
Rapat menyebut beberapa alasan, termasuk terkait undangan narasumber asing dalam Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN NU), indikasi pelanggaran nilai Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah, serta isu tata kelola keuangan PBNU yang dinilai berpotensi merugikan eksistensi organisasi.
Rapat Harian Syuriyah akhirnya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar beserta dua Wakil Rais Aam.
Musyawarah mereka memutuskan KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan tersebut.
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN
JAKARTA Aktivis media sosial Ade Armando dan Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan prov
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PT Perkebunan Nusantara II yang kini menjadi PT Perkebunan Nusantara I Regional
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar jaringan penyelundupan narkoba internasional di Kota Tanjungbalai, Sumatera Ut
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan, Eddy
HUKUM DAN KRIMINAL
