Habiburokhman: Jangan Jadikan Bencana Sumatera sebagai Alat Politik Melawan Zulhas
JAKARTA, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi isu yang mengaitkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas
POLITIK
JAKARTA- Gugatan lima mahasiswa terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) membuka perdebatan mengenai hak rakyat untuk mengoreksi anggota parlemen di tengah masa jabatan.
Gugatan tersebut diajukan oleh Ahmad Rizky Akbar, Nadya Pramesti, Bagus Wirayudha, Citra Maharani, dan Leonardus Ardi Prakoso, yang meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai inisiatif ini penting karena menyentuh masalah mendasar dalam demokrasi Indonesia.Baca Juga:
"Sejauh mana rakyat memiliki kontrol terhadap wakil yang mereka pilih? Selama ini, setelah pemilu selesai, ruang partisipasi politik warga mengecil drastis. Rakyat hanya menjadi penonton, sementara partai politik memegang kendali penuh atas nasib kader yang duduk di parlemen," ujar Agung, Minggu (23/11).
Menurut Agung, mekanisme PAW yang sepenuhnya berada di tangan partai politik mengurangi akuntabilitas publik.
Ketika seorang anggota DPR terlibat pelanggaran etika, mengabaikan konstituen, atau menunjukkan konflik kepentingan, masyarakat tidak memiliki saluran formal untuk memberikan koreksi.
Ia menekankan, gagasan mahasiswa ini bukan untuk melemahkan partai politik, melainkan untuk memperkuat kualitas demokrasi.
"Dengan membuka ruang bagi konstituen untuk mengusulkan PAW, hubungan antara wakil rakyat dan rakyat sebagai pemilih akan kembali diperdalam," kata Agung.
Agung menambahkan bahwa kekhawatiran mekanisme ini disalahgunakan dapat diantisipasi melalui prosedur yang ketat, berbasis bukti, dan mekanisme verifikasi independen, termasuk batas ambang dukungan dan prosedur etik untuk menjaga stabilitas politik.*
(v/um)
JAKARTA, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi isu yang mengaitkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas
POLITIK
MATARAM Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan kesi
POLITIK
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, angkat bicara terkait bencana banjir bandang yang melanda beberapa wi
PEMERINTAHAN
MEDAN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Direktur SDM dan U
NASIONAL
JAKARTA, Polri kembali menggelorakan semangat gotong royong dalam upaya penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), da
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menunjukkan kepedulian tinggi terhadap korban bencana alam yang melanda tiga kabupat
NASIONAL
SIMALUNGUN, Sebanyak 100 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari 10 nagori (desa) di Kabupaten Simalungun mengikuti sosiali
BATU BARA, Polres Batu Bara memperlihatkan komitmennya dalam menanggapi bencana alam yang menimpa sejumlah wilayah di daerah tersebut. P
NASIONAL
JAKARTA, Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menanggapi kritik keras dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam akan memb
PEMERINTAHAN
JAKARTA, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahada
POLITIK