MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mulai menindaklanjuti dinamika yang muncul terkait operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba dan sejumlah kabupaten lainnya, termasuk Tapanuli Selatan.
Evaluasi itu disiapkan menyusul banyaknya aspirasi masyarakat, terutama dari kelompok petani yang menilai aktivitas perusahaan berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik lahan.
Keputusan ini disampaikan BobbyNasution dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Aksi Damai dan Evaluasi Operasional PT TPL di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 24 November 2025.Baca Juga:
Pertemuan tersebut dihadiri puluhan kelompok masyarakat dari berbagai daerah yang selama ini bersinggungan dengan aktivitas TPL.
Bobby Nasution menyebutkan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan regulasi pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa persoalan utama menyangkut keberlanjutan lahan pertanian masyarakat dan kondisi ekologi kawasan Danau Toba.
"Persoalannya bukan soal menutup PT TPL atau tidak. Evaluasi yang kami susun ini harus dilihat dari regulasi. Kami ingin memastikan dua hal penting: lahan pertanian masyarakat dan kerusakan ekologi," ujar Bobby Nasution.
Terkait tuntutan penutupan TPL, Bobby Nasution menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat.
Namun Pemprov Sumut dapat menyusun rekomendasi sebagai acuan kebijakan.
"Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengeluarkan rekomendasi. Tapi isinya harus kita sepakati bersama. Tidak bisa sepihak," katanya.
Bobby meminta seluruh kelompok masyarakat, pemangku kepentingan daerah, dan pihak terkait untuk menyusun data dan bukti yang diperlukan.
Rekomendasi akan dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang agar memiliki pijakan yang kuat sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat.
JAKARTA Program ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Dalam ac
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka mengawal penanganan kasus penyiraman air keras t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar, mengkritik pernyataan
NASIONAL
JAKARTA Penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, pada Rabu (18/3/2026), mengungkapkan bahwa empat anggota TNI telah ditahan terkait dengan kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada di
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kini resmi terlibat dalam pengawasan Program Makan Bergizi (MBG) yang diluncurkan Badan Gizi Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. Direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional AS (NCTC), Joe Kent, resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai be
INTERNASIONAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengungkapkan, dua dari empat anggota Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang ditangkap didu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsulat Jenderal India di Medan menggelar buka puasa bersama sekaligus interaksi media pada 17 Maret 2026, yang menjadi momentum
NASIONAL
