Gubernur Bobby: Penutupan TPL Wewenang Pusat, Namun Sumut Susun Rekomendasi

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mulai menindaklanjuti dinamika yang muncul terkait operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba dan sejumlah kabupaten lainnya, termasuk Tapanuli Selatan.

Evaluasi itu disiapkan menyusul banyaknya aspirasi masyarakat, terutama dari kelompok petani yang menilai aktivitas perusahaan berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik lahan.

Keputusan ini disampaikan BobbyNasution dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Aksi Damai dan Evaluasi Operasional PT TPL di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 24 November 2025.

Baca Juga:

• Bank Sumut Naik Kelas: Direksi Baru dan Penambahan Modal Jadi Fokus RUPS LB

Pertemuan tersebut dihadiri puluhan kelompok masyarakat dari berbagai daerah yang selama ini bersinggungan dengan aktivitas TPL.

Bobby Nasution menyebutkan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan regulasi pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa persoalan utama menyangkut keberlanjutan lahan pertanian masyarakat dan kondisi ekologi kawasan Danau Toba.

"Persoalannya bukan soal menutup PT TPL atau tidak. Evaluasi yang kami susun ini harus dilihat dari regulasi. Kami ingin memastikan dua hal penting: lahan pertanian masyarakat dan kerusakan ekologi," ujar Bobby Nasution.

Terkait tuntutan penutupan TPL, Bobby Nasution menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat.

Namun Pemprov Sumut dapat menyusun rekomendasi sebagai acuan kebijakan.

"Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengeluarkan rekomendasi. Tapi isinya harus kita sepakati bersama. Tidak bisa sepihak," katanya.

Bobby meminta seluruh kelompok masyarakat, pemangku kepentingan daerah, dan pihak terkait untuk menyusun data dan bukti yang diperlukan.

Rekomendasi akan dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang agar memiliki pijakan yang kuat sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat.

Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian pada persoalan ini.

Menurutnya, berbagai laporan dan kajian independen menunjukkan dampak negatif aktivitas TPL terhadap lingkungan dan kehidupan petani.

"Kita minta para kepala daerah juga terlibat dalam penyusunan rekomendasi ini. Tujuannya agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ucap Bobby Nasution.

Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera, Pastor Walden Sitanggang, mengapresiasi langkah Gubernur.

Ia menilai keberadaan TPL tidak hanya berkonflik dengan masyarakat di satu wilayah, tetapi di banyak kabupaten yang merasa dirugikan akibat penanaman eukaliptus dan dampak ekologis lainnya.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa penyusunan rekomendasi akan dilakukan dalam satu pekan ke depan.

Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terdampak, masyarakat, unsur Forkopimda, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Turut hadir dalam rapat itu Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kadis LHK Edi W. Marpaung, Kepala BPKH Wilayah I Medan Fernando Lumbantobing, serta perwakilan Forkopimda dan KLHK.*

(ad)

Bank Sumut Naik Kelas: Direksi Baru dan Penambahan Modal Jadi Fokus RUPS LB

Surat Rekomendasi Tutup PT TPL Segera Diserahkan ke Pemerintah Pusat, Berikut Bunyinya

Gubernur Bobby Nasution Sepakat Rekomendasikan Penutupan PT TPL ke Pemerintah Pusat

GEBRAK Semprot Ketua KPID Sumut Ikut Seleksi Dirut PUD Pasar Medan: Dugaan Etika Dilanggar, Aroma “Jalur Politik” Kian Menyengat

Jasad Tak Ditemukan, Kejati Sumut Ajukan Penetapan Kematian Syahdan Syahputra Lubis ke PN Binjai

Disbudparekraf Sumut Beberkan Capaian Pariwisata 2025 dan Rencana Strategis 2026