Pria Tanpa Busana yang Mengamuk di Lenteng Agung Ternyata Mahasiswa STIPAN
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mulai menindaklanjuti dinamika yang muncul terkait operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba dan sejumlah kabupaten lainnya, termasuk Tapanuli Selatan.
Evaluasi itu disiapkan menyusul banyaknya aspirasi masyarakat, terutama dari kelompok petani yang menilai aktivitas perusahaan berdampak pada kerusakan lingkungan dan konflik lahan.
Keputusan ini disampaikan BobbyNasution dalam Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Aksi Damai dan Evaluasi Operasional PT TPL di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 24 November 2025.Baca Juga:
Pertemuan tersebut dihadiri puluhan kelompok masyarakat dari berbagai daerah yang selama ini bersinggungan dengan aktivitas TPL.
Bobby Nasution menyebutkan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan regulasi pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa persoalan utama menyangkut keberlanjutan lahan pertanian masyarakat dan kondisi ekologi kawasan Danau Toba.
"Persoalannya bukan soal menutup PT TPL atau tidak. Evaluasi yang kami susun ini harus dilihat dari regulasi. Kami ingin memastikan dua hal penting: lahan pertanian masyarakat dan kerusakan ekologi," ujar Bobby Nasution.
Terkait tuntutan penutupan TPL, Bobby Nasution menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat.
Namun Pemprov Sumut dapat menyusun rekomendasi sebagai acuan kebijakan.
"Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengeluarkan rekomendasi. Tapi isinya harus kita sepakati bersama. Tidak bisa sepihak," katanya.
Bobby meminta seluruh kelompok masyarakat, pemangku kepentingan daerah, dan pihak terkait untuk menyusun data dan bukti yang diperlukan.
Rekomendasi akan dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang agar memiliki pijakan yang kuat sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat.
Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian pada persoalan ini.
Menurutnya, berbagai laporan dan kajian independen menunjukkan dampak negatif aktivitas TPL terhadap lingkungan dan kehidupan petani.
"Kita minta para kepala daerah juga terlibat dalam penyusunan rekomendasi ini. Tujuannya agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ucap Bobby Nasution.
Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera, Pastor Walden Sitanggang, mengapresiasi langkah Gubernur.
Ia menilai keberadaan TPL tidak hanya berkonflik dengan masyarakat di satu wilayah, tetapi di banyak kabupaten yang merasa dirugikan akibat penanaman eukaliptus dan dampak ekologis lainnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa penyusunan rekomendasi akan dilakukan dalam satu pekan ke depan.
Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terdampak, masyarakat, unsur Forkopimda, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Turut hadir dalam rapat itu Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kadis LHK Edi W. Marpaung, Kepala BPKH Wilayah I Medan Fernando Lumbantobing, serta perwakilan Forkopimda dan KLHK.*
(ad)
JAKARTA Kepolisian Sektor Jagakarsa mengungkap identitas pria tanpa busana yang diduga memukul sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Sepekan berlalu sejak kasus dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo,
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus rudapaksa terhadap seorang remaja berinisial SRA di Kota M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi pameran foto bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar Pewarta Foto Indone
PEMERINTAHAN
MEDAN Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara mulai mengerucut pada dua nama calon Ketua DPD Partai D
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai Indonesia tengah menghadapi kondisi darurat angkutan laut. Penilaian itu disampaikan setelah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, M
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik dan mengambil sumpah 26 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota T
PEMERINTAHAN
MEDAN Angin kencang yang menerjang Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam, 18 Agustus 2026, menyebabkan sejumlah bangunan rusak.
PERISTIWA
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di
PERISTIWA