Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian pada persoalan ini.
Menurutnya, berbagai laporan dan kajian independen menunjukkan dampak negatif aktivitas TPL terhadap lingkungan dan kehidupan petani.
"Kita minta para kepala daerah juga terlibat dalam penyusunan rekomendasi ini. Tujuannya agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ucap Bobby Nasution.
Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera, Pastor Walden Sitanggang, mengapresiasi langkah Gubernur.
Ia menilai keberadaan TPL tidak hanya berkonflik dengan masyarakat di satu wilayah, tetapi di banyak kabupaten yang merasa dirugikan akibat penanaman eukaliptus dan dampak ekologis lainnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa penyusunan rekomendasi akan dilakukan dalam satu pekan ke depan.
Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terdampak, masyarakat, unsur Forkopimda, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Turut hadir dalam rapat itu Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kadis LHK Edi W. Marpaung, Kepala BPKH Wilayah I Medan Fernando Lumbantobing, serta perwakilan Forkopimda dan KLHK.*