Tiga Desa Nunukan Diklaim Malaysia, Ini Penjelasan Pemerintah
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dana untuk pembangunan 300.000 jembatan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersedia dan siap dialokasikan.
Saat ini, tim kementerian tengah mendata lokasi dan kebutuhan masing-masing jembatan agar pembangunan tepat sasaran.
"Data sedang dikompilasi, termasuk jumlah jembatan yang dibutuhkan di tiap wilayah dan kondisi sungainya. Dalam dua minggu ke depan, data ini akan selesai," kata Purbaya, Sabtu (29/11/2025) di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.Baca Juga:
Presiden Prabowo sebelumnya membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Jembatan.
Satgas ini bertugas memastikan pembangunan jembatan berjalan cepat dan merata, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang harus menyeberangi sungai berbahaya saat menuju sekolah.
"Targetnya adalah 300.000 jembatan selesai pada 2026. Ada yang kecil, ada juga jembatan penyebrangan," ujar Presiden Prabowo saat Hari Guru Nasional 2025. Jembatan tersebut akan dibangun di seluruh pelosok, termasuk wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan dan keselamatan anak di daerah pedesaan.
Selain itu, proyek jembatan diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, sekaligus membuka peluang ekonomi lokal.
Dengan tersedianya anggaran dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah optimistis target 300.000 jembatan dapat tercapai, membawa manfaat langsung bagi keselamatan anak-anak dan akses masyarakat di seluruh nusantara.*
(k/dh)
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
JAKARTA Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 27 Januari 2026. Rocky
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuai kritik taja
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Gagasan inovatif Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir sebagai media tana
NASIONAL
